1,5 Juta Orang Terkena Dampak Badai Nargis Di Myanmar

PBB ( Berita ) :  PBB yakin bahwa sedikitnya 1,5 juta orang di Myanmar telah “terpengaruh berat” oleh badai Nargis, pemimpin urusan kemanusiaan PBB John Homes mengatakan Kamis [08/05] .

Berbicara pada wartawan di markasbesar PBB, Holmes mengatakan ia kecewa atas kemajuan lambat yang dibuat pekerja pertolongan PBB dan pengapalan bantuan ke Myanmar sejak Rabu serta melukiskan kerjasama dengan pemerintah negara itu sebagai “setengah-setengah” dan “masih sangat tidak memuaskan”.

 Sekjen PBB Ban Ki-moon telah merencanakan untuk berbicara secara langsung dengan jenderal senior junta militer, Than Shwe, untuk meyakinkannya agar menghilangkan rintangan, Holmes menambahkan.

 Ban bermaksud “untuk mendesaknya dengan sangat keras untuk memudahkan akses dan untuk membolehkan kami melakukan pekerjaan yang perlu kami lakukan”, katanya.

Holmes mengatakan dua anggota tim penilai bencana telah diizinkan masuk ke negara itu tapi dipulangkan ketika mereka tiba di bandara. Semua empat orang dari negara Asia yang memiliki perjanjian visa timbal-balik dengan Myanmar. “Itu bukan situasi yang dapat diterima,” kata Holmes, yang menambahkan bahwa dokumen “laissez-passer” PBB seharusnya cukup untuk menjamin akses, khususnya dalam keadaan krisis. “Itu sangat mengecewakan,” katanya, dan mengulangi lagi permintaan akan pelepasan pembatasan visa untuk memungkinkan pakar internasional dalam pertolongan bencana masuk ke Myanmar.

Radio dan televisi pemerintah Myanmar, sumber resmi utama soal korban, melaporkan korban tewas 22.980 orang dengan 42.119 orang hilang dan 1.383 orang luka-luka dalam badai yang menghancurkan sejak badan 1991 di Bangladesh yang menewaskan 143.000 orang.

Seorang diplomat AS di Myanmar mengatakan para diplomat di negara itu telah menerima informasi bahwa mungkin ada 100.000 lebih orang yang tewas. Tidak jelas mengapa pemerintah khawatir pada pekerja bantuan PBB.

“Pihak berwenang tidak memberikan penjelasan mengenai apa kekhawatiran mereka,” kata Holmes, yang menambahkan bahwa junta merupakan “rezim terkucil dan curigaan”. ( ant/rtr )