RI Minta Dunia Tidak Politisasi Bencana Myanmar

New York ( Berita ) : Indonesia, yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, meminta dunia internasional untuk tidak mempolitisasi bencana angin topan di Myanmar dengan membawa masalah itu ke DK PBB.

“Kita menolak argumentasi seperti itu. Untuk membahas masalah bencana alam, forumnya bukan di Dewan Keamanan,” tegas juru runding Indonesia di Dewan Keamanan, Marty Natalegawa. “Jangan dipolitisasi ,” kata Marty yang juga Wakil Tetap RI untuk PBB.

Berkaca kepada pengalaman-pengalaman yang dihadapi Indonesia saat mengalami bencana, termasuk tsunami pada tahun 2004, Marty mengatakan kemungkinan besar kesulitan dunia luar untuk menyalurkan bantuan ke Myanmar disebabkan sulitnya kondisi di lapangan. “Sangat mungkin bahwa hambatan penyaluran bantuan bukan karena alasan politis, tapi karena kompleksnya kondisi di lapangan. Janganlah negara-negara menafsirkan kesulitan teknis sebagai wujud ketidakseriusan Myamar,” katanya.

Myanmar, pada 10 Mei dijadwalkan mengadakan referendum untuk menentukan undang-undang dasar setelah sekian lama ditekan masyarakat internasional untuk melakukan demokratisasi.

Namun belum ada kepastian apakah pemungutan suara tanggal 10 Mei itu akan diundur sehubungan dengan bencana alam angin topan dahsyat yang menelan belasan ribu korban jiwa ini.

Kritis

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta pemerintah Myanmar untuk mempermudah kedatangan para utusan lembaga-lembaga internasional yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana alam topan Nargis yang melanda negara di Asia Tenggara itu pada 2-3 Mei .

Melalui juru bicaranya, Mari Okabe, di Markas Besar PBB, New York, Rabu, Ban Ki-moon menganggap saat ini situasi yang dihadapi rakyat Myanmar saat ini pasca topan tergolong kritis sehingga membutuhkan bantuan segera.

“Melihat demikian besarnya bencana, Sekjen mengimbau Pemerintah Myanmar untuk tanggap terhadap dukungan dan solidaritas dari dunia internasional dengan memudahkan kedatangan para pekerja kemanusiaan serta izin masuk bagi bantuan yang berdatangan,” kata Okabe.

Di saat yang sama, Sekjen menyatakan menyambut baik adanya berita hari Rabu yang mengatakan bahwa para pejabat badan bantuan PBB akan diizinkan masuk hari Kamis (7/5) ke Myanmar untuk melakukan penaksiran soal bantuan dan upaya-upaya penanganan pasca bencana yang perlu diprioritaskan.

Ban menyatakan kekhawatirannya melihat jumlah korban yang demikian besar.

Menurut data yang dikeluarkan Pemerintah Myanmar, jumlah korban tewas telah mencapai 22.000 orang dan lebih dari 41.000 lainnya masih hilang.

Perkiraan awal yang disebutkan dalam pernyataan pers Ban Ki-moon mengatakan bahwa jumlah warga yang kehilangan rumah akibat topan Nargis mencetak angka hingga 1 juta orang.

Ada pun menurut kalangan media yang mengutip para pejabat AS di Myanmar mengatakan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 100.000 orang.

Di Dewan Keamanan PBB pada Rabu, sempat muncul gagasan dari sejumlah negara anggota agar masalah bencana Myanmar dibahas di Dewan Keamanan, terutama masalah kesulitan yang konon dialami sebagian kalangan internasional untuk menyalurkan bantuan ke negara yang dipimpin oleh junta militer tersebut.

Dewan Keamanan PBB –yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia– saat ini terdiri dari lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap.

Anggota tetap yang juga memiliki keistimewaan hak veto terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Rusia dan China, sementara anggota tidak tetap mencakup Indonesia, Belgia, Italia, Kroasia, Kosta Rika, Libya, Panama, Vietnam, Afrika Selatan, dan Burkina Faso.

Namun pada hari yang sama argumentasi untuk membawa bencana Myanmar ke Dewan Keamanan tersebut akhirnya patah.

Bahas Pertemuan Roma

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Marty Natalegawa, pada Rabu melakukan pertemuan dengan para duta besar negara asing untuk PBB ,guna membahas persiapan menuju konferensi tingkat tinggi di Roma, Italia, Juni mendatang yang akan membahas kelangkaan pangan dan energi dunia.

Pertemuan yang diadakan di kantor Perwakilan Tetap RI, New York, serta dihadiri oleh sekitar 25 dubes itu menurut Marty merupakan tindak lanjut upaya Indonesia mendorong peranan lebih tinggi PBB dalam menangani masalah mendesak yang dihadapi dunia berkaitan dengan adanya krisis pangan dan energi. “Pertemuan ini bukan membahas masalah substansi krisis pangan, tapi lebih kepada proses memetakan peranan PBB dalam masalah ini berkaitan dengan pertemuan yang akan berlangsung di Roma,” ujarnya.

Pertemuan yang dimaksud Marty adalah konferensi dunia soal keamanan pangan yang akan diadakan Badan PBB untuk Pangan Dan Pertanian (FAO) di Roma pada 3 hingga 5 Juni 2008.

KTT soal pangan itu sendiri diumumkan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Bern, Swiss, akhir April lalu usai mengadakan rapat dengan para kepala seluruh lembaga di bawah PBB guna membahas masalah pangan dunia.

Beberapa minggu sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan surat kepada Sekjen Ban Ki-moon, yang antara lain menyatakan harapannya agar PBB dapat segera menyelenggarakan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan untuk menangani krisis pangan dan energi.

Pada pertemuan hari Rabu, ujar Marty, para duta besar memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia, bahwa PBB perlu menjalankan peranan dalam menangani masalah pangan dan energi dunia dengan pendekatan yang komperhensif, terkoordinasi dan berkelanjutan.

“Konferensi di Roma nanti merupakan langkah pertama. Tapi perlu ada juga peranan PBB sebelum dan sesudah Roma karena masalah pangan kan harus memiliki penanganan dalam jangka pendek, menengah dan panjang,” katanya.

Indonesia dan berbagai negara lainnya juga menekankan tentang perlunya koordinasi antara Gugus Tugas PBB untuk Krisis Pangan Global –yang dibentuk pada pertemuan Bern dan dipimpin oleh Sekjen PBB– dengan negara-negara anggota PBB lainya. “Bagaimanapun yang akan menindaklanjuti langkah-langkah yang dihasilkan oleh gugus tugas itu dalam menangani masalah pangan adalah negara-negara anggota PBB. Karena itu perlu terus ada koordinasi,” kata Marty lagi.

Selain oleh para duta besar negara asing untuk PBB, pertemuan hari Rabu juga dihadiri oleh Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan, John Holmes.

Holmes sendiri disebut-sebut baru tiba di New York dari Jenewa, Swiss pada Selasa (5/5) petang.

“Beliau tadi hadir. Ini menunjukkan apresiasi PBB terhadap upaya-upaya yang kita lakukan untuk mendorong dunia internasional bersama-sama menangani masalah krisis pangan,” kata Marty.

Sementara itu Marty mengungkapkan bahwa Sekjen PBB sendiri telah mengirimkan undangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Roma sekaligus undangan untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September nanti dengan tema utama tentang target-target pembangunan milenium (MDGs). ( ant )