SBY – JK ’’Ingkar Janji’’

Center for Information and Development Studies (CIDES) meminta pemerintah tidak berpangku tangan menghadapi fenomena harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah yang mulai merangkak naik.
Menurut Direktur Eksekutif CIDES Syahganda Nainggolan kemarin, keputusan pemerintah untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) telah memicu naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah.
Sehari sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah masih membahas dan memperhitungkan segala dampak jika harus menaikkan harga BBM.
Apa yang dikatakan CIDES adalah benar bahwa kenaikan harga-harga sembako akibat rencana menaikkan harga BBM otomatis terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk biaya transportasi. Belum naik pun harga BBM sembako sudah melambung tinggi, terutama beras, minyak goreng.
Oleh karena itu, pemerintah wajib membantu kehidupan rakyatnya yang dalam kesulitan. Tegasnya, kehidupan masyarakat bawah juga tidak boleh diabaikan pemerintah. Tidak cukup memberikan bantuan tunai langsung sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan. Sebab, uang sebanyak itu sangat tidak mencukupi.
Hemat kita, kalau saja SBY dan JK mau membuka-buka kliping surat kabar pastilah mereka berdua akan malu sendiri dengan kenyataan bahwa keduanya pernah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Setelah menaikkan harga BBM tahun 2005 keduanya juga berjanji tidak akan menaikkan harga minyak lagi, sampai Pemilu mendatang tidak ada kenaikan harga BBM lagi.
Keduanya juga berkata akan memberantas KKN, melakukan penghematan dan efisiensi. Semuanya janji SBY dan JK itu tidak ditepati alias ’’ingkar janji’’. Harga BBM akhirnya diputuskan akan naik pada awal Juni mendatang, sementara janji memberantas KKN dan mengadakan efisiensi dan penghematan belum juga berjalan.
Malahan para elite politik termasuk SBY dan JK bermewah-mewah di tengah penderitaan rakyatnya yang kini banyak hanya mampu makan sehari sekali, mengganti beras dengan ubi dan jagung, sehingga jumlah orang stres semakin tinggi, keberadaan anak gizi buruk dan kelaparan/busung lapar semakin banyak di berbagai daerah.
Kalau saja sejak lama pemerintah tanggap untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dengan baik sesuai amanah undang-undang, pastilah SBY dan JK tidak perlu ingkar janji dan dihadapkan pada masalah pelik seperti sekarang ini.
Sebab, kenaikan harga minyak dunia sebenarnya sudah dapat diprediksi lama sehingga pemerintah sudah harus melakukan antisipasi sehingga tidak seperti sekarang ini ’’kebakaran jenggot’’ sehingga rakyat yang sudah miskin akan semakin miskin, di mana jumlah rakyat miskin diperkirakan mencapai 100 juta jiwa. Rakyat yang hidupnya di batas ambang kemiskinan atau selevel di atas pra sejahtera otomatois degradasi menjadi termiskinkan dengan sendiri dalam kondisi sekarang ini.
Tak pelak lagi, Presiden SBY dan Wapres JK harus memiliki konsep yang jelas guna penyelamatan nasib rakyatnya dalam ketidakpastian, dan yang utama mengatasi aksi ketidakpuasan yang pasti akan muncul pasca kenaikan harga BBM nanti.
Berbagai dampak akan terjadi, termasuk dampak psikologis sosial masyarakat. Yang pasti, aksi demo harus dihadapi pemerintahan SBY dan JK. Walaupun keduanya akan didukung oleh partainya, namun kekuatan rakyat jauh lebih besar dan sulit dibendung.
Tidak hanya memicu krisis kepercayaan pada mereka/pemerintah tapi juga dapat menjatuhkan keduanya dari tampuk kekuasaan alias kursi empuknya, lewat aksi ’’ people’s power’’ seperti tahun 1998.=