Presiden: Pertimbangan Menaikkan BBM Bukan Politik Praktis

Jakarta ( Berita ) :  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika kemudian pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maka keputusan itu bukan merupakan politik praktis.

Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono pada pembukaan “”The Asia Pacific Conference and Exhibition 2008 (Apconex) on Financial  Transformation” di Jakarta Conventional Center (JCC), Rabu [07/05] .

Menurut Kepala Negara, semenjak beredar kabar pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga bahan bakar maka layanan SMS Center Presiden dibanjiri pesan singkat (SMS) dari publik. “Saya dapat SMS sangat banyak dari rakyat, minggu ini,” katanya.

Presiden mengatakan, ada SMS yang menganjurkan Presiden untuk menaikkan  harga BBM setelah pemilihan presiden.

Menanggapi SMS itu, Kepala Negara mengatakan bahwa hal itu adalah pertimbangan yang salah karena jika keputusan menaikkan BBM diambil maka  hal itu bukan merupakan keputusan politis.

Presiden menjelaskan, dampak dari globalisasi dan perekonomian dunia yang menjadi satu maka Indonesia terkena dampak akibat kenaikan harga minyak dunia. “Jika dahulu pemerintah mensubsidi Rp 4.000 per liter minyak tanah, saat ini harus mensubsidi Rp 8.000 per liter,” katanya.

Namun, lanjut Kepala Negara, keputusan menaikkan harga BBM adalah jalan terakhir ketika semua cara telah dicoba. “Kita akan pastikan kenaikan itu (sesuai) dalam prosentase, timing (waktu) dan (diikuti dengan) sejumlah target bantuan untuk melindungi golongan ekonomi lemah dari beban berat,” katanya.

Presiden mengatakan, perhatian tetap ditujukan pada upaya melindungi masyarakat ekonomi lemah.

Pemerintah, lanjut Presiden, telah menyiapkan sejumlah cara untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah antara lain bantuan langsung melalui program beras murah serta pendidikan dan pengobatan gratis, bantuan  pemberian dana PNPM Mandiri senilai hampir Rp3 miliar untuk setiap  kecamatan dan kredit rakyat bagi para pengusaha kecil.

Jika mereka (masyarakat) memperoleh modal dan usahanya tumbuh maka perekonomian akan bergerak, katanya.   Harga minyak dunia yang terus bergerak naik, bahkan menembus harga 122 dolar AS per barel, mengganggu APBN karena meningkatnya subsidi bahan bakar yang harus diberikan pemerintah. ( ant )