PRA Tolak Kenaikan Harga BBM

Banda Aceh ( Berita ) :  Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Aceh (DPP-PRA) menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen, karena kebijakan itu kontraproduktif dengan situasi rakyat Indonesia saat ini.

Sekjen DPP PRA, Thamren Ananda di Banda Aceh Rabu [07/05] menyatakan menaikkan BBM bukan merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi justru akan semakin memperbanyak pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Menurut dia, rencana menaikkan harga BBM oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) semakin memperlihatkan tindakan yang sangat tidak populis.

Rencana menaikkan harga BBM ini akan berdampak luas, terutama akan semakin memperpanjang daftar pengangguran dan kemiskinan di Indonsia, juga di Aceh, tambahnya.

Dikatakannya, kenaikan harga minyak akan memicu kenaikan harga barang, sementara pendapatan per kapita rakyat tidak meningkat sama sekali bahkan menurun, akibatnya adalah kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan berkurang.

Sebagai contoh, lanjutnya, saat ini, upah buruh di Aceh masih berkisar antara Rp850.000 sampai Rp1.000.000 per bulan, angka ini kalau dihitung untuk kebutuhan hidup sebelum kenaikan BBM tidaklah cukup, apalagi setelah BBM naik nanti.

Kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan biaya produksi di pabrik-pabrik dan perusahaan. Akibatnya para pengusaha akan menyesuaikan upah buruh dengan biaya produksi.

Apabila upah buruh ini tidak dapat disesuaikan, maka yang terjadi adalah PHK masal dan semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia, juga di Aceh, ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Stistik (BPS), angka inflasi di Aceh mencapai angka 11 persen per periode Januari sampai Desember 2007, bahkan inflasi yang terjadi di daerah itu melebihi laju inflasi nasional yang hanya sebesar 6,59 persen.

Hal itu semakin mempertegas situasi buruk yang akan terjadi di Aceh, karena kenaikan harga BBM tersebut juga sangat berdampak bagi rakyat Aceh, kata Thamren.

Situasi tersebut akan semakin memperpanjang angka kemiskinan di Aceh karena setiap inflasi terjadi selalu tidak pernah dibarengi dengan meningkatnya pendapatan per kapita rakyat, artinya begitu inflasi terjadi maka daya beli masyarakat akan menurun.

Situasi ini kemudian yang memaksa rakyat Aceh untuk membelanjakan uangnya hanya pada hal-hal yang sangat pokok seperti sembilan bahan pokok, membayar tagihan (listrik dan air), dan pasti akan memangkas biaya lain seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sekunder, katanya.

Pada bagian lain, DPP PRA juga mendesak untuk segera dipenuhinya tiga tuntutan mendesak rakyat yaitu, turunkan harga barang, sediakan lapangan kerja untuk rakyat, dan pendidikan gratis ilmiah dan berkualitas untuk seluruh rakyat.

Bagi PRA, ketiga hal itu adalah mendesak untuk segera dipenuhi sebelum melihat masa depan Indonesia dan Aceh yang lebih buruk, kata Thamren Ananda. ( ant )