Sumut Miliki Enam Daerah Rawan Pangan

Medan ( Berita ) :  Sumatera Utara masih memiliki enam daerah yang masih masuk dalam katagori rawan pangan, meski wilayah Sumut tercatat sebagai lumbung beras nasional.

“Daerah itu masing -masing Samosir, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai,Karo, Nias Selatan, dan Pak-pak Bharat. Pemprov Sumut konsentrasi penuh atas enam daerah itu untuk menghindari hal yang tidak diingini,” kata Kepala Bidang Pengkajaian Pangan, Badan Ketahanan Pangan Sumut, Erpison Lubis, di Medan, Senin [05/05] .

Menurut dia, penetapan enam kabupaten itu masuk dalam kategori rawan pangan merupakan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Sumut tahun lalu, dimana antara lain ditentukan melalui kajian terhadap 18 item mulai menyangkut akses transportasi, pendidikan, listrik dan daya beli masyarakat setempat.

Karena masuk dalam katagori rawan pangan, Pemprov Sumut melakukan berbagai kegiatan di enam daerah itu khususya untuk pengembangan dan pembinaan desa mandiri pangan melalui aspek-aspek katahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dibantu melalui alokasi dana APBD Sumut 2008.

“Tapi meski ada enam daerah yang masuk dalam katagori rawan, secara keseluruhan, stok beras di Sumut cukup aman,” katanya.

Ketersedian beras di Sumut hingga April 2008 mencapai 767.346 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan.

Kebutuhan beras di Sumut tahun ini diperkirakan sebesar 1.746.302 ton dengan perhitungan dari jumlah penduduk 12,760 juta jiwa (angka 2007).

Pemerintah Sumut sendiri tahun ini mengucurkan dana untuk stabilisasi harga pangan di 10 kabupaten/kota lumbung beras daeah itu antara lain Langkat, Asahan, Simalungun dan Tapanuli Selatan sebesar Rp11,2 miliar, dimana sebanyak Rp8,2 miliar bersumber dari APBN, dan Rp3 miliar lagi dari APBD Sumut 2008.

Penyaluran dana stabilisasi harga pangan didistribusikan melalui Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) dimana tujuannya untuk mengantisipasi agar petani tidak menjual gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). ( ant )