Sekretaris F-PKS Kepri Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM
Tanjungpinang ( Berita ) : Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Suryani menolak kenaikan harga harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan diberlakukan pemerintah pusat Juni tahun ini.
Belum saatnya pemerintah menaikkan harga BBM, karena perekonomian masyarakat sedang terpuruk, katanya di Tanjungpinang, ibukota Kepulauan Riau, Senin [05/05] .
“Kenaikan harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan barang kebutuhan lainnya. Itu semakin menyusahkan masyarakat,” kata Suryani yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Kepri.
Ia menyarankan agar pemerintah mencari cara lain untuk mengatasi efek perekonomian global, selain dengan merencanakan kenaikan harga BBM.
“Mungkin dengan cara subsidi silang. Masyarakat yang mampu tidak perlu lagi disubsidi BBM-nya,” imbaunya.
Kenaikan harga BBM juga akan memperburuk citra pemerintahan Presiden Susli Bambang Yudhoyono.
“Momen ini bisa dimanfaatkan politikus, apalagi berdekatan dengan pemilu 2009,” ungkapnya.
Penolakan terhadaop rencana kenaikan harga BBM juga disampaikan Ahmad Darwis, wakil ketua Fraksi Bintang Pembangunan DPRD Kepri.
Ia menyatakan menolak harga BBM dinaikkan karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti pengeluaran perusahaan yang semakin besar sehingga melakukan PHK terhadap karyawannya.
“Belum saatnya dinaikkan sebab kondisi perekonomian masyarakat semakin memburuk, ditambah lagi dengan naiknya harga BBM,” katanya.
Namun jika pemerintah tidak menemukan cara lain yang lebih efektif selain menaikkan harga BBM, sebaiknya ada pengecualian untuk angkutan kota (angkot) dan ojek.
“BBM yang dijual untuk kendaraan umum sebaiknya tidak dinaikkan,” imbaunya.
Sebab, kata dia, kenaikan BBM akan berimbas pada kenaikan ongkos angkot yang membebankan penumpang.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Andi Anhar Chalid mengatakan, pemerintah boleh menaikkan harga BBM asal serius mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui program usaha kecil menengah.
Kenaikan harga BBM tanpa didorong peningkatan sektor ekonomi kemasyarakat akan menimbulkan kemiskinan. “Jadi harus ada perimbangan, kenaikan harga BBM dengan pendapatan masyarakat,” katanya. (ant )
