Irmadi Lubis : Kenaikan BBM Menambah Kesengsaraan Rakyat

Jakarta, ( Berita)  : Selama ini pemerintah dikelola secara amatiran dan tidak mempunyai suatu kebijakan yang matang, sehingga kebijakan pemerintah hanya menambah Kesengsaraan rakyat. Seperti paku yang di ketuk, makin di ketuk makin dalam kesengsaraan rakyat. Seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah harus lempar handuk, karena hanya menunjukkan angka-angka makro kepada masyarakat, tanpa perduli rakyat sudah sengsara. Apa lagi perubahan yang dijanjikannya hampir tidak ada terpenuhi.

Hal ini disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( F-PDIP)  asal pemilihan daerah Sumut 1 Irmadi Lubis, Selasa [ 06/05] di gedung DPR Jakarta, menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM,juga menunjukkan kelabilan pemerintah. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan tidak akan naik BBM dan menyerukankan penghematan enegri secara nasional sebagai suatu langkah penyelamatan.

Tetapi, kenyataannya  pemerintah telah berketetapan untuk memilih opsi menaikkan harga BBM. Bagaimana kita bisa yakin bahwa pemerintahan bisa mengeluarkan rakyat dari kesengsaraan, kata Irmadi. Anggota Komisi VI DPR ini menilai keputusan pemerintah menaikkan harga  BBM sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan rakyat. ” Bayangkan, dengan keadaan harga-harga yang ada sekarang ini saja, sudah cukup banyak kesengsaraan di dalam masyarakat.

Kebijakan itu tidak pro rakyat dan hanya berputar memertahankan makro ekonomi, tanpa memperdulikan kemampuan rakyat,” tegas Irmadi. Pemerintah menaikkan harga BBM  hanya demi menyelamatkan APBN semata, walaupun kenaikan harga BBM akan sangat memberatkan masyarakat miskin. Menyangkut Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar masyarakat tetap memiliki daya beli, politisi kelahiran Pematang Siantar ini tidak yakin program subsidi bagi masyarakat miskin itu tepat sasaran.

Bahkan ada kecendrungan, program itu diterapkan hanya sebagai usaha Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan popularitas dan memang Presiden selalu banyak berjanji.   ” BLT tidak efektif untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin jika harga BBM dinaikkan. Pemberian BLT, tidak bisa menciptakan lapangan kerja,” ujar Irmadi Lubis.

Pemerintah diminta segera menerbitkan keputusan mengenai kenaikan harga BBM untuk memberi kepastian bagi masyarakat dan kalangan pelaku usaha.  Sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut Ir Nurdin Tampubolon meminta pemerintah berhati-hati menentukan besaran kenaikan harga BBM dan mewaspadai terjadinya gejolak harga mengiringi kenaikan BBM itu.

” Pemerintah harus hati-hati menentukan besaran kenaikan karena akan terjadi penurunan daya beli yang sangat besar,” katanya.  Ia mengakui kelompok yang paling terkena dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan produsen skala menengah dan kecil, serta sektor transportasi.

Kalau masih memungkinkan, kata Nurdin, seharusnya pemerintah  mencoba  penguranggan konsumsi BBM, penghematan energi listrik, konvensi minyak tanah ke gas dan kebijakan menghemat anggaran dan  tidak langsung memberatkan rakyat dengan menaikkan harga BBM. ” Harga BBM tidak perlu naik jika program penhematan energi berhasil,” ujarnya

Nurdin mengakui kenaikan BBM  akan memukul perekonomiaan rakyat yang kondisinya saat ini masih susah. Kenaikan BBM itu juga akan meningkatkan inflasi dan multiplier efect kenaikan kebutuhan rakyat yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan .

Inflasi yang tinggi, kata Nurdin, akan meningkatkan suku bunga yang membuat dunia usaha kesulitan pendanaan ditengah harga produk yang mahal dan daya beli rakyat turun. Pada sisi lain Nurdin mengharpkan iklim investasi migas harus dibenahi guna meningkatkan produksi. Jika produksi migas kita mencapai lebih dari satu juta dollar AS perhari, saya yakin kita tidak perlu menaikkan harga BBM, tandasnya

Namun, sayangnya, saat ini  produksi minyak makin turun.Ke depan, menurut Nurdin, peningkatan produksi minyak sangat penting guna menambah penerimaan sekaligus menambal defisit subsidi BBM. ( aya)