Belajar Pangan Dari Vietnam

Vietnam adalah negara pengekspor beras terbesar kedua setelah Thailand, tetapi penduduknya tak terlahir untuk makan nasi.

Berkebalikan dengan Indonesia. Jika tak makan nasi, masyarakat Indonesia serasa belum makan. Dan ironisnya, untuk mencukupi kebutuhan itu Indonesia harus mengimpor beras, salah satunya dari Vietnam. “Saya makan pakai nasi mungkin satu atau dua kali dalam sebulan,” kata seorang gadis petugas pintu di Hotel Caravelle, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nga akhir pekan lalu.

Nga lalu menguraikan kebiasaan makannya secara lugas. Pagi hari, ia biasa sarapan dengan roti beberapa potong dan teh hangat, siang hari menyantap mi dan lauk pendukungnya. Minya berbahan baku beras, bukan terigu atau gandum.

Sedangkan untuk santap malam, orang Vietnam enggan mengonsumsi makanan berat, tetapi cukup dengan aneka sayur dan sup olahan sederhana.

Karena itu, pemandangan kota Ho Chi Minh City (dahulu dikenal sebagai Saigon), tidak banyak “dikotori” oleh warga penderita obesitas. Semua warganya langsing.

Jika masing-masing warganya mengkonsumsi beras relatif sedikit bahkan terbilang sangat hemat, maka efisiensi pola makannya, khususnya dalam hal pemanfaatan beras, juga sangat tinggi.

Karena itu, tidak heran jika data yang dilansir deputi Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Vietnam Luong Le Phuon (14/4) menyebutkan, ekspor nasional produk pertanian dan kehutanan Vietnam selama kuartal pertama 2008 mencapai 3,2 miliar dolar AS, naik 11,6 persen di banding setahun sebelumnya.

Beberapa produk kunci seperti beras, kopi, karet dan kertas menunjukkan pertumbuhan ekspor yang tinggi rata-rata 21-38 persen, meskipun jumlahnya turun. Sebagai negara pengekspor beras, Vietnam akan sangat menikmati tren tingginya harga beras internasional dalam beberapa tahun terakhir.

 

Diversifikasi pangan

Apa yang terjadi di Vietnam, dengan pola makan masyarakatnya yang sangat beragam, tentu membawa berkah kepada peningkatkan produksi pertanian, khususnya beras.

Apalagi di tengah iklim harga beras dunia saat ini yang trennya terus meningkat. Harga beras dengan kadar patahan maksimal 25 persen tahun lalu masih 330 dollar AS per ton.

Pada Maret tahun ini harganya di atas 500 dollar AS. Harga beras Vietnam patahan 5 persen pekan lalu 550 dolar AS per ton, sedangkan patahan 10 persen mencapai 540 dolar AS.

Kenaikan harga beras kualitas medium di pasar Asia akhir-akhir ini sudah lebih dari 52 persen. Sementara, ekspor beras Vietnam tahun ini ditargetkan hanya 3,5 juta ton atau lebih rendah 1 juta ton dari 2007.

Jika di Vietnam diversifikasi pangan sudah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakatnya, bagaimana dengan Indonesia?Bukankah kebijakan diversifikasi sejenis pernah didengungkan sangat kencang di republik ini?

Adakah perubahan kebijakan secara signifikan, khususnya pasca pencapaian swasembada pangan di era Orde Baru dulu?

Kesannya yang tampak di permukaan saat ini adalah, jika masyarakat suku Madura kembali mengonsumi jagung justru dianggap kesejahteraanya berkurang, gengsinya turun, bahkan ekstrimnya dianggap kampungan.

Kemudian, jika orang Maluku dan Papua kembali makan sagu seperti dahulu kala, dianggap tak beradab lagi dan kembali ke tempo “doeloe”.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo pernah menyatakan, sudah saatnya seluruh kebijakan pangan nasional diarahkan demi kemandirian.

Indonesia, kata Siswono, jangan mengandalkan kebutuhan pangan bangsanya pada produk pangan impor.  Oleh karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan potensi produk pangan lokal yang ada, yang selama ini terabaikan.

“Harus ada gerakan nasional yang bergelora untuk satu ini (pangan, red). Bukankah hal ini secara eksplisit ada dalam PP 68/2002 tentang Ketahanan Pangan?” katanya.

Untuk itu, tegasnya, harus ada perubahan kebijakan radikal di sektor ini. Pemerintah juga harus menghentikan laju upaya pengalihan lahan pertanian untuk sektor lainnya.

           

Wacana ekspor

Belum tuntas desakan kemandirian pangan dijawab pemerintah, entah dari mana pertimbangan logisnya, pemerintah secara terbuka mewacanakan kran ekspor beras akan dibuka lagi.

Meski total stok beras nasional tidak mencapai dua juta ton per tahun, tingginya harga beras internasional akhir-akhir ini rupanya menjadi magnet bagi pemerintah untuk turut mencicipinya.

Kontan, wacana tersebut ditanggapi keras sejumlah kalangan, meski ada sebagian juga yang mendukung. Bagi pendukung kebijakan ini, tidak ada alasan lain kecuali demi tambahan pendapatan.

Salah satu lontaran kritis disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima yang menilai bahwa rencana itu hanya untuk mengangkat citra pemerintah semata.

Padahal, lanjutnya, ada sedikitnya tiga alasan mengapa rencana ekspor beras tak perlu direalilsasikan.

Pertama, daerah-daerah sentra produksi beras di Tanah Air pada musim panen kali ini dihajar banjir relatif merata, sehingga tak sedikit sawah puso. “Dari sini, pernyataan Pemerintah bahwa Indonesia surplus beras patut dipertanyakan. Sebab pada musim panen sebelumnya yang tak banjir, Indonesia justru mengimpor beras,” tuturnya.

Sementara pada saat terjadi bencana banjir justru mengklaim surplus beras. Jangan-jangan yang diekspor “beras Indonesia” ‘made in Vietnam’ atau Thailand, seperti pernah dilakukan Bulog,” katanya mempertanyakan.

Kedua, total stok beras Bulog hanya 1,6 juta ton (Kompas 17/4). Padahal mestinya ekspor baru boleh dilakukan jika stok di atas dua juta ton. “Bulog sendiri mengakui, per bulan masih perlu pasokan beras dari petani 1,25 juta ton. Dengan stok dalam negeri belum aman ini, maka jika ekspor dipaksakan, akan membahayakan ketahanan pangan nasional. Kecuali jika pemerintah memiliki ‘hidden agenda’ untuk memenuhi stok dengan beras impor nantinya,” ujarnya.

Lalu ketiga, harga beras dalam negeri masih lebih tinggi daripada harga dunia. Buktinya, demikian Aria Bima, harga rata-rata beras di pasar dunia saat ini 500 dolar AS per ton, sedangkan harga rata-rata beras di Indonesia sekitar Rp6.500 per kilogram atau 705 dolar AS per ton. “Maka, ekspor hanya dapat dilakukan jika Indonesia melakukan ‘dumping’ yang dilarang dalam perdagangan internasional,” katanya.

Dumping, artinya pemerintah membeli beras petani dengan harga di atas harga pasar beras dunia, lalu mengekspornya dengan harga lebih rendah atau merugi.  Pertanyaan penutupnya adalah beranikah pemerintah lakukan itu? ( ant/ Edy Sujatmiko )