Aliansi “May Day” Aceh Tuntut Kenaikan Upah Buruh

Banda Aceh ( Berita ) :  Sejumlah aktivis peduli buruh yang tergabung dalam Aliansi “May Day” Aceh 2008, Kamis (1/5) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta karena alasan harga kebutuhan sehari-hari terus melambung tinggi.

Aksi itu berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 10.00 WIB dengan cara berjalan kaki melewati beberapa ruas jalan utama di Banda Aceh serta mendapat pengawalan dari aparat kepolisian juga mendesak pemerintah mengangkat para guru, perawat yang berstatus honorer/kontrak menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Aliansi “May Day” Aceh yang terdiri atas laki-laki dan perempuan itu juga menuntut pengusaha tidak menunda-nunda pembayaran upah pekerja serta mereka menolak pengerahan jasa tenaga kerja dari perusahaan lain dalam satu perusahaan karena cara semacam ini adalah perbudakan modern.

Sambil membawa sejumlah poster dan spanduk dalam orasinya dengan menggunakan alat pengeras suara mereka juga mendesak pemerintah memberikan saksi tegas kepada pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja/buruh.

“Kami juga menuntut pengusaha memberikan hak-hak pekerja perempuan (cuti haid dan melahirkan) serta fasilitas keamanan serta antar jemput bagi pekerja malam,” teriak seorang peserta unjuk yang menamakan dirinya Aliansi “May Day” Aceh 2008.

Aliansi buruh Aceh itu juga menolak segala bentuk hukuman mati bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri serta mengharapkan pemerintah melakukan pembelaan dan perlindungan secara maksimal kepada TKI di luar negeri, khususnya bagi mereka yang terancam hukuman mati.

“Yang lebih penting, pemerintah menindak tegas para pengusaha yang tidak memberikan kebebasan berserikat (membentuk serikat pekerja) bagi buruh,” katanya.

Dalam orasi tersebut yang dilakukan secara bergiliran, para peserta unjuk rasa juga mendesak pemerintah dan DPR Aceh menjadikan qanun (perda) ketenagakerjaan sebagai prioritas pembahasan, di samping Pemerintah Aceh menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Pada bagian akhir pernyataan sikap Aliansi “May Day” Aceh 2008 mendesak pemerintah untuk menjaga keamanan dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menolak investor yang datang hanya mengeruk kekayaan Aceh tanpa pelestarian lingkungan daerah ini. ( ant )