Tidak Respon Kecurangan Pilgub Sumut Dan Jabar, Bisa Ubah Citra PKS

Medan ( Berita ) : Tidak adanya respon atau reaksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap sejumlah kasus dugaan kecurangan dan ketidakberesan dalam proses pemilihan gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap citra partai itu.

“Masalahnya, PKS selama ini dikenal sangat responsif dan reaktif terhadap segala dugaan kecurangan dan ketidakberesan dalam proses pilkada di berbagai daerah,” kata Direktur Eksekutif Muslim Simbolon Institut (MSI), Insan Khoirul Qolbi di Medan, Selasa [29/04].

Menurut Insan, proses pilgub di Sumut dan Jawa Barat masih menyisakan sejumlah masalah mulai dari persoalan-persoalan yang muncul selama pra pilkada hingga pasca penghitungan suara. Namun MSI merasa heran karena semua masalah tersebut tidak direspon oleh PKS yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap segala bentuk ketimpangan dalam proses demokrasi.

Insan mencontohkan, sikap militansi PKS yang memperjuangkan agar masyarakat dapat mempergunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2004. Sikap kritis dan responsif itu juga ditunjukkan PKS dengan menurunkan sejumlah kadernya untuk memberikan advokasi dalam pilkada di Kota Medan tahun 2005 yang dimenangkan pasangan Abdillah-Ramli.

Namun menurut dia, PKS hanya berdiam diri dan tidak mau “ambil pusing” terhadap proses pilgub Sumut dan Jawa Barat yang dilaporkan banyak terjadi praktik penyimpangan, termasuk warga yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya.

MSI memperkirakan, ketidakkritisan PKS itu disebabkan dua faktor yakni terjadinya perubahan sistem dan orientasi politik partai tersebut atau karena pemenang pilgub Sumut dan Jawa Barat berasal dari kader PKS sendiri. “Jika disebabkan oleh faktor kedua, berarti PKS sama saja dengan partai lain yang lebih mengutamakan kepentingan politik,” katanya.

Ia menambahkan, “bungkamnya” PKS terhadap ketidakberesan dalam proses pilgub di dua provinsi itu dapat menjadi bukti bahwa partai tersebut bukanlah partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat yang merasa terabaikan dalam proses berdemokrasi. ( ant )