RI : Irak Masih Hadapi Tantangan Serius Soal Keamanan

Markas Besar PBB, New York ( Berita ) :  Kendati mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Irak mengalami kemajuan di berbagai bidang, Indonesia melihat negara yang carut-marut pasca penyerangan oleh pasukan internasional pimpinan AS pada 2003 itu masih menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan dan stabilitas.

Karena itu, Indonesia seperti yang disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Marty Natalegawa, menyambut baik upaya pemerintah Irak dalam memajukan dialog dan rekonsiliasi.  “Meningkatnya kekerasan baru-baru ini di berbagai wilayah Irak terus menunjukkan pentingnya konsensus dan kesatuan nastional melalui dialog politik serta rekonsiliasi,” kata Marty saat berbicara dalam debat soal Irak yang digelar Dewan Keamanan PBB, Senin [28/04] .

Sidang yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, itu membahas laporan Sekjen PBB Ban Ki-moon soal perkembangan masalah politik di Irak serta mendengarkan pengamatan Wakil Sekjen PBB untuk urusan Politik B. Lynn Pascoe yang baru saja mengunjungi Irak.

Sementara itu dalam laporannya, Sekjen PBB Ban Ki-moon antara lain menyentuh perlunya Irak memiliki kesepakatan hukum tentang hidrokarbon mengingat sejumlah besar penduduk Irak saat ini hidup miskin dan tidak aman.

 Hukum yang mengatur soal minyak Irak itu diperlukan untuk membagi-bagi sumber daya alam negara yang pernah dipimpin oleh Saddam Hussein itu secara adil dan transparant kepada berbagai pihak.

Pandangan yang sama juga diberikan sejumlah negara anggota Dewan Keamanan yang menyoroti perlunya pihak-pihak di Irak menncapai kesepakatan dalam hal membagi kekuasaan serta sumber daya alam.  Debat hari Senin diikuti oleh seluruh anggota DK-PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, Rusia, China, Belgia, Italia, Kroasia, Kosta Rika, Panama, Burkina Faso, Afrika Selatan, Libya, Vietnam dan Indonesia.   “Sangat penting (bagi Irak, red) untuk mencapai kesepakatan hukum soal hidrokarbon, yang sudah sangat mendesak diperlukan tidak hanya untuk kepentingan kesatuan nasional, tapi juga untuk kesejahteraan negara tersebut,” kata Marty.

Selain masalah hukum soal hidrokarbon yang perlu segera disikapi, Indonesia juga melihat Irak segera memerlukan dukungan internasional untuk membantu negara tersebut membuat berbagai perkembangan positif.  Sejalan dengan itu, Marty menyambut baik terselenggaranya Konferensi Kuwait pada 22 April lalu serta pertemuan tingkat tinggi “International Compact” di Swedia yang membahas secara rinci upaya untuk membangun kembali Irak.

Dalam pernyataannya di sidang DK-PBB, Marty menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan kesatuan Irak serta prinsip-prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Irak. Sementara itu, mantan Dubes AS untuk Indonesia yang saat ini menjabat Wakil Sekjen PBB Urusan Politik, B. Lynn Pascoe, saat memberikan pemaparan terhadap 15 anggota Dewan Keamanan PBB, Senin, menekankan masyarakat internasional berkewajiban untuk menunjukkan komitmen yang terus-menerus dalam membantu Irak “yang sedang  mengalami transisi menyakitkan” untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan.

Pascoe juga mengatakan bahwa ia yakin bahwa PBB saat ini sedang melakukan upaya terbaik dan menjalankan peranan penting di Irak.  Ia mengungkapkan, Sekjen Ban Ki-moon telah meningkatkan keberadaan jumlah anggota staf PBB di Baghdad menjadi 140 orang dan di Erbil 40 orang.  PBB, katanya, juga telah kembali beroperasi di Basra dan akan melebarkan sayapnya ke kota-kota lain di Irak seperti Najaf, Ramadi dan Kirkuk.  ( ant )