DPR Usulkan KPK Dibubarkan, Agar Bebas Terima Suap ?

Muncul suara dari kalangan DPR yang mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dibubarkan. Masyarakat tentu tidak setuju  karena badan itulah sekarang yang berani dan gencar memberantas korupsi.

Kalangan DPR ada yang menentang dan mengatakan cabut dulu UU nya karena itu sudah diundangkan pemerintah. Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

Kalau diikuti gerak langkah anggota DPR belakangan ini, ada-ada saja yang meresahkan pikiran rakyat. Mereka yang membuat UU nya mereka pula mengusulkan untuk membubarkannya.

Bahkan semakin ingin menonjolkan kekuatannya, seperti halnya tidak mengijinkan anggota KPK memeriksa kamar kerja mereka. Apa yang ditakutkan, jika memang tidak ada masalah ? Jika tidak ada tentu KPK tidak mau melakukan hal yang menyinggung perasaan orang lain. Anggota DPR sendiri, jika memang tidak ada masalah atau yang diduga masalah, tentu tidak perlu takut diperiksa kamar kerjanya.

Dalam kata yang umum disebut, takut karena salah. Yang benar itu tidak pernah takut, kecuali kebenarannya itu karena yang dibenarkan. Anggota DPR sebelum duduk dalam kursi empuk yang banyak penghasilan itu disumpah sesuai dengan agama masing-masing.

Juga sudah membuat janji ketika melakukan kampanye di hadapan masyarakat akan memperbaiki negara ini dan meningkatkan pendapatan rakyat dengan memperjuangkan hak rakyat. Sumpah tidak akan menerima sesuatu apapun dari orang lain terkait dengan jabatannya.

Ternyata dan kenyataan begitu duduk di kursi empuk itu mereka lupa daratan alias tidak menuruti sumpah dan janji kampanye. Nasib mereka terus diperjuangkan dengan berbagai fasilitas.

Suap dan kucuran dana diterima. Sementara rakyat bertambah susah dan miskin. Apa memang demikian orang politik di Indonesia? Atau memang masih demikianlah watak dari anak bangsa ini sekarang? 

Saya selaku rakyat biasa yang sudah lanjut usia mengharapkan, hendaknya anak bangsa yang berkecimpung di bidang politik dan yang sedang duduk dalam jabatan penentu, bawalah negara ini kepada yang lebih baik.

Jauhkan perilaku yang merampok uang negara dari perbuatan akal-akalan. Jika anda tidak suka perampok jalanan, mengapa anda merampok di jabatan anda? Siapa yang dirugikan negara dan rakyat bukan? Menerima suap termasuk perampokan dengan akal-akalan.

Sudah di mana pikiran seorang aanggota DPR mau bersubahat dengan orang tertentu untuk mengubah hutan lindung jadi hutan biasa? Apa karena anggota DPR itu bukan putra daerah di sana? Biasa demikian di negeri ini tidak memikirkan daerah karena dia bukan putra daerah setempat.

Lihat perambahan liar yang dibiarkan pejabat, karena memang dia tinggal di kota besar. Rumahnya mewah dan bertingkat.

Jika banjir dia tidak terkena banjir apalagi tanah longsong. Bahkan toke/pemodal perambahan liar itu adalah orang asing yang menjadi WNI. Begitu musim hujan dia libur ke luar negeri. Sementara daerah yang digundulinya sudah terkena malapetaka. Apakah pejabat tidak memikirkan dan merasakan penderitaan rakyat itu?

Ketua DPR dan Ketua KPK katanya akan mengadakan pertemuan dalam hal pemeriksaan kantor anggota DPR. Sekarang tentu anggota DPR sudah ada kesempatan untuk membersihkan berkas yang menyalah.

Pemeriksaan itu harus mendadak, tidak perlu minta ijin apalagi dirundingkan dulu. Jika harus minta ijin dan diijinkan, ini gaya orde baru. Makanya tidak tertangkap pelaku kejahatan. Pelaku ilegal loging pun sudah sempat menghilang.

Awas, Pemilu sudah semakin mendekat, rakyat boleh saja memboikotnya. Malas melihat  orang politik. Bukti di Sumut baru terjadi tidak ada setengah dari yang berhak memilih melakukan haknya.

Lebih banyak yang memboikotnya yang disebut golongan putih. Rakyat sekarang mencatat, siapa anggota DPR dan dari partai mana mereka yang tidak mematuhi janjinya pada Pemilu lalu. Partai besar dulu, sekarang tidak diminati rakyat dulu. Makanya kalah dalam Pilkada. Pada Pilkada Sumut 16 April 2008 jika ada calon dari non politik/independen pasti menang seperti di Aceh. Bagaimana Ketua MPR ? Usulan itu konyol bukan ? [ Marihot Siagian di Glugur Medan ]