Malaysia Tidak Bebaskan Anggota Parlemen Etnis India

Kuala Lumpur ( Berita ) :  Malaysia menolak seruan-seruan untuk membebaskan hak-hak para aktivis Hindu yang dipenjarakan tahun lalu berdasarkan undang-undang keamanan dalam negeri, bahkan meskipun dia dipilih sebagai anggota parlemen dalam bulan ini, saat pemilihnya marah karena dia dipenjarakan.

Penasehat hukum M. Manoharan, salah seorang dari lima aktivis Hindu yang ditahan tanpa tuduhan yang jelas setelah mereka mengorganisasikan aksi-aksi protes anti pemerintah yang diikuti oleh lebih dari 10.000 warga dari etnis India November lalu.

Sebuah partai oposisi kemudian memilih Manoharan dalam pemilihan 8 Maret, yang menunjukkan protes keras oleh suku minoritas India di Malaysia. “Kami tak bisa menanggapi begitu saja atas seruan-seruan politik itu,” kata Menteri Dalam Negeri Syed Hamid Albar, seperti yang dikutip oleh suratkabar the Star Sabtu, pada saat ditanya apakah pemerintah akan membebaskan Manoharan karena dia mewakili daerah pemilihannya.

Dia mengatakan pemerintah hanya akan mempertimbangkan kasus itu jika kelima aktivis tidak lagi menjadi ancaman keamanan. “Kami telah memberikan prioritas kepada keamanan umum dan perdamaian, serta akan memberikan pertimbangan hanya jika tidak ada lagi ancaman terhadap keamanan nasional,” kata Syed Hamid menambahkan.

Berdasarkan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri Malaysia pada era-kolonial, pemerintah bisa memerintahkan penahanan seseorang dalam tempo yang tak terbatas dan tanpa tuduhan. Namun kelompok-kelompok hak-hak asasi (HAM) dan pengacara mengatakan bahwa undang-undang itu telah disalahgunakan beberapa kali selama beberapa tahun untuk mengunci musuh-musuh politiknya.

Manoharan dipilih sebagai seorang kandidat bagi Partai Aksi Demokrasi, yang berjuang di pengadilan bagi pembebasannya. Suatu pengajuan banding di pengadilan telah disampaikan bagi pembebasan kasusnya 2 April, namun isterinya, Pushpaneela, 46 tahun, juga berkampanye untuk pencalonannya sementara dia masih berada di balik dinding penjara, meminta pemerintah segera membebaskannya sebelum pemilu. ( ant /rtr )