Pernyataan Presiden Soal BBM Bersifat Politis

Jakarta ( Berita ) :  Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi di DPR RI, Ade Nasution, mengatan di Jakarta, Rabu [26/03] , bahwa pernyataan presiden yang tidak akan menaikkan harga BBM tahun ini cenderung bersifat politis dan hanya ingin menarik perhatian serta simpati rakyat jelang Pemilu 2009.

Namun, rekannya yang juga Wakil Ketua Komisi  VII DPR RI, Akhmad Farial, sebaliknya menilai kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menaikkan harga BBM tahun ini merupakan keputusan berani. Karena, Presiden tidak ingin membebani rakyatnya.

Keduanya mengatakan itu kepada pers, merespons informasi dari Pemerintah yang belum mau menerima usulan menaikkan beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis premium. “Saya menilai, pernyataan (Presiden RI) itu terlalu bersifat politis. Bahkan hal ini juga menunjukan ketidakberanian Pemerintah dalam membuat kebijakan yang realistis. Karena itu, kalau Pemerintah berani, silahkan membuat peraturan, siapa saja yang boleh membeli premium dan siapa saja yang tidak,” ungkapnya. Ia menambahkan, subsidi BBM sekarang sudah mencapai Rp33 Triliun. “Pertanyaannya, apakah Pemerintah akan membiarkan terus hingga ratusan triliun.

Karena itu, Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan, bahwa yang boleh membeli premium adalah angkutan kota (Angkot) dan sepeda motor saja, sementara mobil roda empat harus membeli pertamax,” ujarnya.

Ade Nasution juga mengusulkan, untuk mengatasi keuangan negara yang sedang tidak menguntungkan saat ini, sebaiknya pembayaan utang-utang luar negeri ditangguhkan saja. “Ini penting, agar uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain, seperti mensubsidi BBM atau dipakai untuk modal lainnya,” katanya meyakinkan. Ia lalu menunjuk contoh di Argentina, yang pemerintahnya berani menunda pembayaran utang, untuk diputar dulu, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pemutaran uang itu. “Dan mereka akhirnya bisa eksis lagi,” ungkapnya.

 

Patut Dihargai

Sementara itu, selain menyatakan Presiden Yudhoyono melakukan langkah berani dengan kebijakan itu, Akhmad Farial, menambahkan, langkah ini patut diberi apresiasi. “Saya menghargai kebijakan Presiden Yudhoyono yang tidak akan menaikkan harga BBM, tapi kalau harga BBM sudah mencapai 125 dolar per barel, saya kira presiden juga harus realistis,? kata Farial

Ia mengakui, Pemerintah sudah mensubsidi BBM sebanyak Rp33 Triliun. Jika digabung dengan subsidi listrik dan minyak tanah, berarti Pemerintah sudah merogoh kocek sekitar Rp178 Triliun. “Kalau Pemerintah menaikkan harga BBM Rp1000 saja, maka subsidi akan berkurang sekitar Rp33 triliun,” katanya.

Tetapi, menurut politisi asal Bengkulu ini, dengan membuat pernyataan tidak akan menaikkan BBM, berarti Presiden Yudhoyono sesungguhnya telah menepati janjinya.  “Saya kira, pernyataan Presiden ini murni untuk kepentingan rakyat, tidak ada nuansa politis, karena dia memang pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM,” tandasnya.

Namun, rekan Ade Nasution dan Akhmad Farial yang sama-sama di Komisi VII DPR RI, Nizar Dahlan, berpendapat, sesungguhnya saat ini Presiden Yudhoyono memang sedang dihadapkan pada situasi sangat dilematis.  “Di satu sisi, harga BBM terus melambung, di sisi lain  dia juga harus menjaga citranya sebagai Kepala Negara untuk tidak menaikkan harga BBM. Kalau dia menaikkan harga BBM sekarang, dia bisa mendapat kecaman dari rakyat dan citranya akan semakin merosot,” katanya.

Tetapi, menurutnya, dalam situasi krisis begini, memang tidak ada pilihan bagi Presiden Yudhoyono untuk menjaga citranya.  “Dia (Presiden RI) memang tidak boleh menaikkan harga BBM. Karena itu, Pemerintah minta tambahan anggaran. Tapi, kalau subsidi terus menerus, ini pasti bisa membebani pemerintah. Dan hal itu berbahaya bagi perekonomian nasional,” kata Nizar Dahlan. ( ant )