Kapolda: 70 Persen Kasus Pertanahan Di Sumbar Mengarah Ke Pidana

Padang ( Berita ) :  Kapolda Sumbar Brigjen Polisi, Ino Suripno, mengatakan, sekitar 70 persen kasus pertanahan di Provinsi Sumatera Barat, mengarah pada tindak pidana dan sisanya berkaitan dengan perdata.

“Masalah sengketa pertanahan yang mengarah kepada pidana masih tinggi di Sumbar, ketimbang perdata. Maka ke depan kepolisian segera membuat rumasan dengan Pemprov Sumbar dalam penanganan kasusnya,” kata Kapolda, Ino Suripno, kepada wartawan di Padang, Rabu [26/03] .

Menurut dia, kasus pertanahan masih menjadi potensi pemicu tindak pidana, dampak kurangnya pemahaman masyarakat dan pejabat di daerah dalam penyelesaiannya.

Selain itu, seringnya kasus-kasus tanah yang terjadi, juga mengikut kalangan pejabat di daerah dan tokoh masyarakat, dampaknya dalam penuntasan nyaris berujung pada tindakan pidana.

“Saya sudah membicarakan dengan Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, bahwa dalam penuntasan kasus-kasus pertanahan perlu di pilah-pilah,” kata Ino sembari menambahkan, pemilihan kasus tersebut dimaksudkan, mana yang harus diselesaikan melalui hukum pidana dan mana yang seharusnya di selesaikan secara hukum adat.

Pentingnya hal itu, lanjut Kapolda, kendati status kepemilikan tanah di Sumbar, berbeda dengan daerah lain, ada hak ulayat dan ada hak kaum.

Kendati dinilai masalah status tersebut sering menimbulkan banyak kasus pertanahan muncul, dimana ada yang disebabkan ranji (jatah) dalam satu suku tertentu terputus dan juga ketidakpahaman pemuka dan tokoh masyarakat dalam pembagiannya atau alih kepemilikan (dijual).

Melalui kerjasama antara bidang pertanahan dengan kepolisian dan pemerintah daerah, diharapkan dalam penegakan kasus-kasus pertanahan lebih jelas. Artinya mana yang harus menempuh jalur hukum dan mana yang mesti diselesaikan secara adat.”Dalam penegakan hukum kasus pertanahan, pihaknya tidak akan tebang pilih, jika ada unsur pidananya tetap diproses,” katanya dan menegaskan, bagi yang terbukti bersalah, walaupun pemangku adat atau pejabat daerah tetap di tindak secara hukum.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menjelaskan, bahwa selama 2008 sudah tercatat sebanyak 2.543 kasus pidana dan sedikitnya sekitar 1.616 perkara sudah terselesaikan (55 persen).

Kasus pidana periode Januari-Maret 2008, meningkat delapan persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2007 tercatat sebanyak 2.353 kasus, namun penyelesaianya pada tahun lalu itu, meningkat 14 persen dibanding periode tri wulan tahun ini.  “Kasus pidana lebih menonjol di wilayah hukum Poltabes Kota Padang, disusul Polres Solok dan urutan ke tiga Polresta Bukittinggi,” kata Kapolda Ino Suripno. ( ant )