Program Antikemiskinan Pemerintah Dinilai Belum Efektif

Jakarta ( Berita ) :  Komite Indonesia Bangkit (KIB) menilai program antikemiskinan pemerintah tidak efektif dan hal itu dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang jatuhnya korban hingga meninggal dunia akibat kelaparan dan kemiskinan di banyak daerah.

“Ini membuktikan bahwa di sisi lain tampaknya pemerintah tetap abai dan tidak menganggap persoalan itu sebagai hal serius yang harus segera dituntaskan,” kata Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia Ferry J. Juliantono di Jakarta, Rabu [26/03] .

Dikatakannya , bahwa melambungnya jumlah penduduk miskin telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dan melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok membuat beban hidup yang membelit sebagian besar rakyat semakin berat.

“Jatuhnya korban yangmeninggal akibat kelaparan atau tidak mampu berobat yang mencuat di media massa,hanyalah fenomena “gununges ” . Kita tahu persis, di lapangan jumlahnya bisa lebih besar lagi dibandingkan yang terungkap di media massa. Sayangnya pemerintah seperti tidak menganggap kemiskinan sebagai masalah serius yang harus segera diselesaikan,” papar Ferry.

Ferry kemudian memaparkan fakta di Makassar seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan dan anaknya yang masih balita meninggal dunia karena kelaparan.

Kemudian di Tangerang, seorang ibu muda meninggal dunia karena sakit dan tidak mampu berobat. Di Bekasi, seorang ibu membunuh dua anaknya yang masih balita karena kesulitan ekonomi.

Selain itu, katanya, di Nusa Tenggara Timur ribuan balita menderita busung lapar karena orang tua mereka tidak mampu memberi makan. Di Bandung, seorang ibu membunuh tiga anaknya yang masih kecil juga karena tekanan ekonomi.

Menurut Ferry, pemerintah punya kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan rakyat pun berhak memperoleh hak-hak dasarnya seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.  Hal itu seharusnya bisa diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja.

Dia mengakui anggaran antikemiskinan dalam tiga tahun terakhir memang telah naik hingga 2,8 kali lipat. Namun demikian, jumlah rakyat miskin bukannya berkurang, melainkan justru terus bertambah.

Dan kedua, banyak kebijakan pemerintah yang proneoliberalisme ugal-ugalan yang justru menjadi bagian dari proses pemiskinan struktural.

Kebijakan impor produk pertanian, misalnya, telah memaksa petani Indonesia semakin miskin. Produk mereka tidak mampu bersaing dengan hasil pertanian impor.  Begitu juga dengan penggusuran para pedagang dan permukiman yang telah mengakibatkan rakyat kehilangan mata pencaharian.

Ferry mengingatkan masyarakat bisa menjadi lebih kritis dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasar mereka. Rakyat dan elemen masyarakat lain bisa jadi akan lebih sering dan konstan menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah dalam bentuk demonstrasi-demontrasi.  ( ant )