Pencabutan Subsidi Minyak Jatuhkan Popularitas SBY-KALLA

Mataram ( Berita ) :  Pencabutan subsidi minyak tanah yang direncanakan bertahap berlaku per Mei 2008 bisa menjatuhkan popularitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, kata seorang pengamat.

“Pastilah kepercayaan masyarakat kian terkikis sehingga akan berdampak kepada Pemilu 2009,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram H Satriawan Sahak SH, M.Hum, di Mataram, Selasa [25/03] .

Ia mengatakan masyarakat secara umum masih hidup serba susah akibat kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok dan sejumlah bencana alam pun menambah kesusahan hidup mereka. “Kalkulasi waktu Pencabutan subsidi itu kurang tepat,” katanya.

Satriawan menegaskan, kalau masyarakat sudah sejahtera dan memiliki kemampuan memadai, tentu kebijakan mencabut subsidi minyak atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak menjadi masalah sensitif.

Ia mencontohkan masyarakat Pulau Lombok yang berjumlah dua pertiga rakyat NTB belum siap menerima kebijakan pencabutan subsidi minyak.

Masyarakat Lombok, katanya, beberapa tahun terakhir  menggantungkan harapan pada tanaman tembakau. Untuk mengeringkan daun tembakau mereka membutuhkan minyak tanah dan belum ada alternatif menggunakan bahan bakar lain.  “Kebutuhan puluhan ribu ton minyak tanah untuk keperluan pengeringan tembakau belum memiliki alternatif pengganti,” katanya.

Satriawan mengatakan, harapan bahwa pemerintahan  SBY-Kalla mampu membawa masyarakat Indonesia keluar dari keterpurukan belum terwujud.

Dengan pencabutan subsidi minyak tanah itu, katanya, beban hidup masyarakat kian berat terlebih minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup masyarakat.

Ia mengatakan, bila pencabutan subsidi minyak tanah tetap berjalan maka akan sulit bagi SBY atau Kalla untuk “menjual mimpi” dalam Pemilu 2009 jika mereka mencalonkan kembali menjadi pemimpin. ( ant )