Sutan Bathoegana: Pemerintahan Singapura Semakin Kurang Bersahabat

Jakarta ( Berita ) :  Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana, di Jakarta, Minggu [23/03] , menilai, pemerintahan Singapura akhir-akhir ini semakin memperlihatkan sikap kurang bersahabat dengan kita, sehingga sesekali Pemerintah RI harus membuat “shock therapy” kepada mereka.

Ia mengatakan itu, merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, sehubungan penahanan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar 2,5 jam atas dua WNI (Adnan Buyung Nasution dan Abdurrahman Saleh), termasuk menyita paspor mereka.

“Perlakuan tidak menyenangkan Imigrasi Singapura terhadap Adnan Buyung Nasution (anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI) dan Abdurrahman Saleh (mantan Jaksa Agung), menyentak solidaritas nasionalisme. Pemerintah RI perlu memberikan terapi kejut, misalnya membatasi kunjungan WNI ke sana dan sebaliknya. Juga ini demi menghambat WNI agar tidak berperilaku konsumtif di sana. Karena sesungguhnya, perekonomian Singapura bergantung kepada Indonesia,” kata Gayus Lumbuun.

 

 Soal Harga Diri

“Saya setuju dengan pendapat rekan Gayus Lumbuun ini, bahwa memang benar kita sesekali harus membuat ’shock therapy’ terhadap pemerintahan Singapura itu yang akhir-akhir ini memperlihatkan sikap kurang bersahabat dengan kita,” tandas Sutan Bathoegana.

Kalau perlu, lanjutnya, kelak kita umumkan akan membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Batam.

“Kan sudah ada usul, agar PLTN dibikin di pulau. Ini perlu juga pers mempublikasikan, agar Singapura juga mengerti bahwa kita juga punya kekuatan dan harga diri,” tandas Sutan Bathoegana.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Pemerintah RI melalui Departemen Luar Negeri tidak cukup dengan memprotes perlakuan pihak Imigrasi Singapura terhadap WNI.

Ia menyatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, merespons opini panas dari berbagai kalangan terhadap perlakuan pihak Imigrasi Singapura atas Adnan Buyung Nasution (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI) dan mantan Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh (Arman).

“Sekali lagi saya tegaskan, nota protes saja tidak cukup. Departemen Luar Negeri (Deplu) RI atasnama Pemerintah RI harus meminta penjelasan, mengapa perlakuan buruk tersebut terjadi,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Adnan Buyung dan Arman mendapat interogasi selama 2,5 jam serta memperoleh sejumlah perlakuan tidak menyenangkan lainnya, termasuk penahanan paspor.

Karena itu, Yuddy Chrisnandi dkk di Komisi I DPR RI menganggap lucu, jika Deplu hanya menyatakan ini merupakan tindakan biasa, terkait pengambilan sampel secara acak kaum pendatang ke Singapura untuk diperiksa intensif.

Apalagi belakangan ada dihembus-hembuskan kabar, seolah-olah Adnan Buyung Nasution dan Arman, merupakan pengacara Kastari, tokoh yang dianggap teroris oleh Singapura. Kastari sendiri telah menghilang dari penjara Singapura beberapa waktu lalu.

Selain itu, ada juga informasi, keduanya dihubung-hubungkan dengan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syamsul Nursalim. Keduanya dianggap akan bertemu dengan obligor bermasalah tersebut.

“Harus ada penjelasan khusus dari Pemerintah Singapura tentang ini (perlakuan tidak menyenangkan terhadap Adnan Buyung Nasution dan Arman),” tandasnya lagi. Sebab, menurut Yuddy Chrisnandi, bukan baru kali ini saja pihak Singapura berperilaku terkesan arogan terhadap WNI. “Ada beberapa kasus lainnya juga yang hingga kini belum ada penjelasan. Tetapi kali ini, harus dimintai penjelasan,” tegas Yuddy Chrisnandi.

 

 Bikin Terapi Kejut

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun secara terpisah, sebelumnya, mengatakan, perlakuan tidak menyenangkan oleh petugas Imigrasi Singapura yang terkesan berlebihan terhadap dua tokoh Indonesia, agar tak hanya dibalas dengan nota protes, tetapi perlu tindakan berupa terapi kejut seperti pembatasan masyarakat kita berkunjung ke sana, begitu pula sebaliknya.

“Pengurangan kunjungan itu dengan memberlakukan lagi visa kunjungan. Hal ini juga diperlukan untuk memberikan pembelajaran, agar masyarakat kita tidak konsumtif dengan berbelanja di Singapura, hanya karena korban iklan dan faktor ‘demonstration effect’,” tandas Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI ini.

Bagi Gayus Lumbuun, sikap Singapura itu semakin menunjukkan arogansinya, melecehkan orang-orang Indonesia, apa pun alasannya.

“Atas perlakuan imigrasi negeri itu yang saya anggap amat berlebihan ini, sebaiknya Pemerintah Indonesia tidak hanya mengirimkan nota protes. Harus bertindak tegas ‘dong’. Kok dari beberapa kejadian kelihatannya sepertinya kita ini bangsa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa melindungi warga yang diganggu di luar negeri,” tanyanya.

Karena itu, dia mengusulkan tindakan dengan terapi kejut, seperti mengurangi masyarakat melakukan kunjungan ke Singapura, maupun sebaliknya.

“Berlakukan lagi visa kunjungan. Sekalian ini untuk membatasi kalangan tertentu dari Indonesia yang gandrung berperilaku konsumtif di Singapura, menghambur-hamburkan uang tanpa memperhatikan situasi kemiskinan di dalam negeri. Dan memang kebanyakan yang ke sana itu sebetulnya seperti saya katakan tadi, korban iklan atau gaya hidup gengsi,” ungkapnya lagi.

Ia juga mengingatkan, agar dengan semakin tingginya perilaku melecehkan WNI di luar negeri, sesungguhnya mendorong kita untuk segera bangkit. “Momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) harus memacu kita untuk membangunkan lagi rasa nasionalisme itu,” tandas Gayus Lumbuun. ( ant )