Penerimaan Bea Masuk Naik 24,76 Persen Dari Pembentukan KPU Priok

Jakarta ( Berita ) :  Pembentukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok Jakarta pada 2007 meningkatkan penerimaan bea masuk (BM) sebesar 24,76 persen.

“Sebelum dibentuk menjadi KPUB BC penerimaan rata-rata bulanan hanya Rp607,12 miliar, setelah KPU menjadi Rp757,47 miliar atau naik Rp150,35 miliar,” kata Ketua Tim Percepatan Reformasi Kebijakan dan Pelayanan Kepabeanan  dan Cukai Ditjen BC, Thomas Sugijata di Jakarta, Kamis [ 28/02].

Menurut Thomas, pembentukan KPU merupakan salah satu langkah dalam optimalisasi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai. Hingga saat Ditjen BC sudah membentuk dua KPU yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe B Batam.

Peningkatan penerimaan BM dari KPU BC Batam meningkat lebih besar mencapai 65,69 persen. Sebelum pembentukan KPU BC, penerimaan BM rata-rata bulanan hanya Rp4,71 miliar dan setelah KPU menjadi Rp7,81 miliar atau naik Rp3,10 miliar.

Menurut Thomas, pembentukan KPUB BC akan dilanjutkan pada 2008 ini dengan pembentukan KPU yang tidak saja menyangkut kepabeanan tapi juga cukai. “Tahun 2008 ini direncanakan pembentukan KPU BC Malang, Kediri, dan Kudus.  Sementara yang kepabeanan adalah KPU BC Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan KPU Pelabuhan Belawan Medan,” kata Thomas.

 

 

Kelangkaan Trailer

Dirjen Bea dan Cukai (BC) Anwar Suprijadi mengungkapkan, adanya kelangkaan trailer (truk pengangkut peti kemas) di kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang sangat mengganggu kelancaran arus barang ekspor dan impor.

“Kondisi infrastruktur jalan menuju Tanjung Priok yang rusak ditambah kelangkaan trailer menyebabkan terhambatnya arus barang,” kata Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi di Jakarta, Kamis.

Anwar mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan adanya masalah hambatan arus barang itu dengan berbagai instansi lainnya termasuk Tim Kelancaran Arus Barang berdasar Perpres yang sudah dibentuk.

“Kami sudah membicarakan masalah ini dengan Seskab dan Tim Perpres tentang Kelancaran Arus Barang. Itu sudah saya sampaikan sehingga kalau nanti ada kemacetan yang lebih parah, jangan BC yang disalahkan,” katanya.

Ketika ditanya berapa nilai potensi kerugian akibat kondisi itu, Anwar tidak menyebutkan nilai nominal. “Itu (perhitungan perkiraan kerugian) bukan tugas kami, ada timnya. Yang jelas perputaran barang menjadi lambat sehingga biaya inventory-nya menjadi lebih mahal, bahan bakar minyak yang dikonsumsi truk menjadi lebih banyak, dan supirnya juga kasihan. Saya kira totalitas kerugian cukup besar,” katanya.

Ketika ditanya apakah pihaknya pernah meminta agar Departemen Pekerjaan Umum (PU) mempercepat perbaikan jalan yang rusak dengan tenggat waktu tertentu, Anwar mengatakan, semakin cepat perbaikannya akan makin baik.   “Kalau saya inginnya makin cepat makin baik. Kalau minta kami tenggat waktu, nanti mereka minta anggaran padahal saya tidak punya anggarannya,” kata Anwar. ( ant )