GAM, Kosovo

Kosovo baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, lepas dari Serbia. Sebagai salah satu provinsi di Serbia, tentu saja membuat panik pemerintah pusat Serbia yang didukung Soviet. Hebatnya, Kosovo sebagai negara baru merdeka mendapat dukungan langsung dari AS dan sekutunya, sehingga kemerdekaan Kosovo secara sepihak patut mendapat pengakuan dari negara-negara lain, termasuk Indonesia yang sampai hari ini masih bersikap mengambang.

Mengapa pemerintah Indonesia belum mau mengakui kemerdekaan Kosovo?  Ada dua kemungkinan. Pertama,  Pemerintah Indonesia takut cara-cara yang dilakukan pemimpin Kosovo ditiru para gubernur dan wakil rakyat di daerah-daerah Tk-I se-Indonesia. 

Terutama sekali, Aceh, Riau, Papua, Maluku yang sejak lama sudah memiliki potensi untuk memisahkan diri dari NKRI. Kedua, pemerintah Indonesia masih menunggu perkembangan selanjutnya, setelah Serbia mengancam menyeret negara-negara yang mengakui Kosovo ke Mahkamah Internasional/PBB. Tapi, alasan pertamalah yang paling besar pengaruhnya. Apalagi kalau melihat mayoritas penduduk Kosovo beragama Islam, seharusnya Indonesia mendukung kemerdekaan Kosovo segera.  Terlebih lagi kalau melihat latar belakang penderitaan rakyat Kosovo yang dizalimi habis-habisan oleh tentara Serbia.

Yang menarik, cerita Kosovo bila dikaitkan dengan GAM. GAM kini mengubah  perjuangannya dari angkat senjata ke jalur politik. Oleh karena itu GAM bersedia mengikuti keinginan pemerintah pusat walaupun Depkumham sudah tegas menolak pendaftaran atau menerima  verifikasi Partai GAM untuk ikut dalam Pemilu mendatang karena GAM masih mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka dan lambangnya masih belum berubah meskipun sudah bergabung dalam NKRI lewat MoU Helsinki. Walau pada awalnya tokoh-tokoh GAM menolak mengubah nama partai dan lambang GAM, namun akhirnya mereka sadar sehingga sepakat untuk mengubah lambang dan akronim partainya.

Memang, dalam strategi pertempuran memang dibenarkan satu pasukan, ataupun tim sepakbola untuk  mengubah strategi walaupun strategi itu mengesankan kekalahan. Lebih banyak defensifnya.  Tapi, walau mundur selangkah tujuan sebenarnya untuk maju seribu langkah. Ketimbang berkutat dalam strategi lama yang ngotot-ngototan akhirnya kalah sendiri. Apa pun tidak diperoleh seperti peribahasa arang habis besi binasa

Kini,  banyak tokoh GAM mulai menyadari  mengalah dengan mengubah nama partai dan lambang GAM merupakan langkah mundur, tapi dilakukan demi langgengnya perdamaian yang sedang berjalan di Provinsi Aceh dan perkembangannya menguntungkan bagi rakyat setempat.  Rakyat Aceh kini tidak lagi takut beraktivitas di luar rumah, situasi keamanan sudah sangat kondusif.

Strategi  itu sekaligus menunjukkan tokoh-tokoh GAM semakin yakin dengan sudah bergabungnya mereka dalam NKRI untuk sama-sama membangun bangsa dan negara, khususnya rakyat Aceh yang kini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan berjuang lewat jalur politik maka mereka semakin bisa berbuat bagi kemajuan daerahnya.

Partai GAM pun  mengubah akronim GAM dari Gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Lambang partai pun diubah dari bulan bintang menjadi cukup dengan tulisan GAM saja. Di sudut lambang tersebut bertuliskan Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Soal Partai GAM atau partai-partai lainnya bakal diminati masyarakat Aceh, menurut hemat kita tidak dilihat dari nama dan lambang partai, tetapi bagaimana sebuah partai itu berjuang untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Kalau ada partai yang tidak pro-rakyat berarti partai itu tidak akan dipilih rakyat.

Hanya partai yang berjuang untuk membela kepentingan rakyat saja yang bakal menjadi partai besar dan pengurusnya bisa berperan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan dan menjadi anggota dewan dll.

Andai GAM sukses meraih kemenangan dalam Pemilu di Aceh hal itulah yang mengkhawatirkan pemerintah pusat dan segenap anak bangsa. Sebab, bisa saja GAM memproklamirkan kemerdekaan Aceh lepas dari NKRI secara sepihak, meniru cara yang dilakukan Kosovo. 

Sebelum hal ini terjadi, sebaiknya pemerintah pusat tegas membuat ketentuan hukum sesuai kesepakatan MoU Helsinki bahwa NKRI merupakan harga mati, sehingga cela untuk lepas dari NKRI benar-benar tertutup, wlaupun nantinya GAM menguasai eksekutif, legislatif dan didukung rakyatnya.=