Indonesia Jangan Tergantung Kerjasama Militer Dengan AS

Medan ( Berita ) :  Pakar hukum internasional Prof. Dr. Suhaidi, SH berpendapat pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu tergantung dengan kerjasama militer yang dirancang Amerika Serikat (AS), termasuk terkait pengadaan alat utama sistem sejata atau alusista.

“Kenapa juga Indonesia harus membeli pesawat Hercules atau F-16 dari AS. Harapan kita Indonesia jangan sampai tergantung dengan alusista negara itu,” katanya kepada ANTARA di Medan, Rabu [27/02] , ketika diminta komentarnya mengenai kerjasama bidang militer Indonesia-AS.

 Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, mengatakan pihaknya menilai Indonesia memegang peranan penting di kawasan Asia dan berpengaruh secara global, sehingga mereka memandang perlu menjalin kerjasama dengan Indonesia termasuk di bidang militer.  AS akan membantu militer Indonesia mereformasi dan meningkatkan kapabilitasnya, utamanya di bidang pertahanan udara dan maritim,” katanya usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (25/2).

Suhaidi yang juga Guru Besar Fakultas Hukum USU menambahkan, dalam hal pembelian pesawat tempur dan senjata pemerintah perlu berhati-hati agar jangan sampai terjebak atau “terperangkap” untuk kedua kalinya. “Sebelumnya kita sempat diembargo AS di bidang militer. Pengalaman pahit yang pernah kita alami itu jangan sampai terulang karena jelas sangat merugikan Indonesia,” katanya.

Mengenai pembelian peralatan tempur, ia menilai Indonesia tidak perlu memaksakan diri harus membelinya dari AS, mengingat masih banyak senjata atau peralatan militer canggih buatan negara-negara besar lainnya termasuk dari Rusia. “Kenapa pula Indonesia mesti memesan perlengakapan tempur dari AS. Indonesia juga perlu mempertimbangkan untung-ruginya membeli senjata dari negara itu,” ujarnya.

Lebih jauh ia meminta pemerintah agar jangan sampai terlena dengan rayuan serta kemudahan-kemudahan yang dijanjikan AS. “Pemerintah juga perlu mewaspadai kemungkinan-kemungkinan lain di balik semua itu, termasuk kemungkinan unsur politisnya,” katanya. (ant )