Berharap Persaingan Damai Dari Lima Pasangan Di Sumut

Pemilihan gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 inggal hitungan pekan, dan lima pasangan calon sudah siap untuk meraih suara terbanyak. Pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut menetapkan lima pasangan yang akan bersaing pada pemilihan yang akan berlangsung pada Rabu, 16 April 2008.

Pasangan itu, sesuai nomor urut masing-masing, HM Ali Umri/H Maratua Simanjuntak, Tritamtomo/Benny Pasaribu, RE Siahaan/Suherdi, H Abdul Wahab Dalimunthe/H Raden Muhammd Syafi’i serta H. Syamsul Arifin/Gatot Pujonugroho.

Umri/Maratua diusung Partai Golkar, Tri/Benny diusung PDI-P, RE Siahaan/Suherdi didukung PDS dan tujuh partai kecil, Wahab/Raden Syafii didukung Partai Demokrat bersama PAN dan PBR, sedangkan Syamsul/Gatot diusung PPP, PKS, PBB dan delapan partai kecil lainnya.

Proses pencalonan sebagian besar pasangan itu bukannya tanpa persoalan. Sejumlah persoalan dan proses tarik ulur yang relatif panjang justru harus mereka lalui sebelum dipastikan tampil sebagai kontestan.

Sejumlah persoalan itu di antaranya  berujung penonaktifan kepengurusan atau pimpinan parpol seperti yang terjadi di tubuh PDI-P dan PAN Sumut, sampai sanksi pemecatan seperti yang harus diterima dua kader Partai Golkar, Wahab dan Syamsul, yang maju melalui dukungan parpol lain. Berbagai persoalan dan tarik-menarik kepentingan yang sempat muncul ke permukaan bisa jadi akan membuat pemilihan gubernur itu akan sangat menarik.

           

Heterogen

Sumut dikenal sebagai  daerah yang sangat heterogen. Masyarakatnya yang berpopulasi sekitar 12,7 juta jiwa dengan jumlah pemilih pada pilgub sekitar 8,4 juta jiwa terdiri atas beragam suku dan agama.

Data BPS 2006 menunjukkan komposisi masyarakat Sumut berdasarkan agama terdiri atas Islam sekitar 65,47 persen, Protestan 26,62 persen, Katholik 4,78 persen, Budha 2,82 persen, Hindu 0,19 persen dan lainnya sekitar 0,14 persen.

Dari segi etnis, masyarakat Sumut jauh lebih beragam lagi.

Mereka terdiri atas suku Jawa sekitar 33,40 persen, Tapanuli/Toba 25,62 persen, Mandailing 11,27 persen, Nias 6,36 persen, Melayu 5,86 persen, Karo 5,09 persen, China 2,71 persen, Simalungun 2,04 persen, Aceh 0,97 persen, Pakpak 0,73 persen dan lainnya sekitar 3,29 persen.

Banyak pihak yang memprediksi pilgub Sumut rawan konflik karena keberagaman itu, meski tidak sedikit pula yang berpandangan keberagaman justru menjadi alat pemersatu seperti yang selama ini sudah dibuktikan.

Bagi yang menilai rawan, alasan konflik internal partai diyakini kembali akan mengemuka pada masa kampanye dan menjelang atau setelah pencoblosan.

Pihak-pihak yang berpandangan sebaliknya justru meyakini pilgub Sumut 2008 akan berlangsung dengan aman, tentram dan lancar tanpa gejolak yang berarti, mengingat masyarakat Sumut sudah cukup dewasa dalam berpolitik. Tidak sedikit orang yang kembali menyuarakan agar para kontenstas pesta demokrasi di Sumut  perlu benar-benar menyadari bahwa konflik tidak akan memberi apa-apa bagi daerah itu.

Dalam kaitan itu, ada yang menyuarakan agar Sumut tidak ragu untuk belajar pada konsep pemilihan gubernur “badunsanak”, yang dalam bahasa Minang berarti bersaudara.   Konsep yang diterapkan pada banyak pilkada di Sumatera Barat, termasuk pada pilgub 2005, memberikan proses pemilihan yangaman dan damai.

Prinsip utama “badundansanak”, setidaknya memperlihatkan bahwa setiap perbedaan dan konflik yang pernah muncul menjelang pilkada tidak lagi menjadi isu yang menarik ketika masyarakat telah menggunakan hak pilih mereka.

Itu juga didukung oleh setiap elemen masyarakat yang sepenuhnya menyadari pilkada adalah sebuah wadah demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik. ( ant /

 Riza Mulyadi  )