Tiga Kemungkinan Tindak Pidana Dalam Pilgub Sumut 2008

Medan ( Berita ) :  Setidaknya ada tiga kemungkinan terjadinya tindak pidana pada proses pemilihan gubernur (pilgub) Sumut yang akan dilangsungkan pada 16 April 2008.

Ketiga tindak pidana itu itu adalah money politic (permainan uang), intimidasi dan manipulasi data, kata Presiden Perjuangan Hukum dan Politik Sumut, HMK Aldian Pinem, SH, MH ketika dihubungi ANTARA di Medan, Selasa [26/02] .

Pinem menjelaskan, permainan uang yang banyak terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah adalah dalam bentuk pemberian uang terima kasih yang dilakukan secara langsung kepada pemilih.

Selain itu, bentuk lainnya bisa juga berupa iming-iming dengan janji melakukan atau memberikan sesuatu jika bersedia menyumbangkan suara, katanya.

Adapun bentuk intimidasi, tambahnya, sering terjadi dengan modus pengrusakan tanda gambar, spanduk, baliho dan brosur kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertentangan. Intimidasi itu bisa juga dilakukan secara frontal dengan cara meneror pendudkung kelompok tertentu, katanya.

Sedangkan praktik manipulasi data dapat terjadi dengan berulangnya penggunaan hak pilih oleh pendukung kelompok tertentu serta terjadinya eksodus (perpindahan) pemilih dari daerah tertentu.

Praktik eksodus mungkin saja terjadi terutama pada daerah yang kurang mendapatkan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pimilih(Panwaslih).

Pinem berharap KPUD Sumut dan KPUD kabupaten/kota dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak kepolisian dan LSM yang memiliki kepedulian tinggi dan komitmen dalam menciptakan pilgub yang bersih dan jujur.

KPUD dan Panwaslih juga harus turun ke lapangan serta mengambil sikap dan reaksi cepat terhadap segala persoalan yang diadukan masyarakat mengenai penemuan pelanggaran pilgub yang terjadi. “Semua permasalahan pilgub Sumut tidak akan terselesaikan jika KPUD dan Panwaslih hanya membahasnya dari balik meja atau tanpa turun ke lapangan,” katanya. ( ant )