Sekjen PBB Akan Berkunjung Ke Myanmar Untuk Desakkan Diplomasi
Bangkok ( Berita ) : Sekjen PBB Ban Ki-moon akan melakukan kunjungan sendiri ke Myanmar untuk meningkatkan upaya diplomatik terkoordinasikan guna mendorong junta yang berkuasa melakukan pembaruan, satu kelompok pemikir penting mengatakan Kamis.
Upaya itu akan mencakup lebih banyak sanksi yang diarahkan pada pemimpin junta, termasuk embargo senjata universal pada Myanmar, tapi juga insentif ekonomi untuk mendorong militer agar memperlonggar kendalinya, Kelompok Krisis Internasional (ICG) mengatakan dalam satu laporan.
Tindakan keras mematikan oleh militer terhadap demonstrasi pro-demokrasi September “telah mengguncang status quo politik”, kata laporan itu. “Masyarakat internasional telah dimobilisasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ada indikasi bahwa perbedaan pendapat telah meningkat dalam militer,” laporan itu menambahkan.
Laporan itu minta Ban untuk “terlibat langsung dalam pembicaraan penting dengan pemerintah Myanmar, termasuk melalui kunjungan sendiri ke (ibukota) Naypyidaw dalam waktu dekat”.
Para rahib Budha telah memimpin unjuk rasa massal terhadap rezim itu September dalam tantangan terbesar terhadap pemerintah militer dalam hampir dua dasawarsa. Militer telah menembak kerumunan massa untuk membubarkan demonstrasi. PBB memperkirakan bahwa sedikitnya 31 orang tewas dan 74 orang masih hilang.
Sekjen PBB telah menunjuk utusan khusus, Ibrahim Gambari, untuk memimpin upaya membuka dialog antara militer dan oposisi pro-demokrasi yang dipimpin oleh penerima hadiah Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi. Gambari telah melakukan dua kunjungan ke negara itu, tapi ketika ia diminta untuk kembali bulan ini, militer menundanya hingga April.
ICG mengatakan bahwa Gambari akan terus memimpin upaya diplomatik internasional, yang didorong oleh kunjungan Ban ke ibukota Naypyidaw yang terpencil.
Negara tetangga termasuk Cina, Indonesia, Thailand, Singapura dan Vietam akan mendukung upayanya dengan mengikutsertakan secara langsung para jenderal dalam masalah stabilitas dan pembangunan regional, kata laporan itu.Negara-negara Barat juga akan membantu dengan mempertahankan sorotan pada masalah hak asasi manusia, mendorong bantuan kemanusiaan, dan menerapkan sanksi pada pemimpin rezim sementara memberikan insentif pada pembaruan.
Di antara sanksi adalah menolak akses ke sekolah luar negeri dan rumah sakit pada junta dan anggota keluarga mereka, merintangi akses ke pelayanan bank, dan embargo senjata universal, katanya.
Militer telah membuat beberapa upaya untuk memulai pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi, menunjuk seorang pejabat penghubung untuk mengadakan pembicaraan dengannya. Namun dalam pertemuan yang jarang terjadi dengan kepemimpinan partainya Rabu, ia mengatakan bahwa ia tidak puas dengan pembicaraan itu, telah membuahkan beberapa hasil setelah tiga bulan, menurut seorang jutubicara. ( ant/afp )
