Terobosan Depkominfo Positif, Tapi Solusikah?

 Kenaikan harga sembako terjadi di mana-mana daerah  tanpa dapat dicegah oleh pemerintah. Hal itu membuat masyarakat mengeluh. Bahkan, saking beratnya kehidupan di zaman sekarang ini sudah banyak warga masyarakat yang kepingin masa Orde Baru bisa kembali lagi.

Keluhan masyarakat atas kenaikan harga kebutuhan pokok sudah terjadi cukup lama. Ironis memang kalau harga beras sudah mencapai Rp6000 per kg sementara pendapatannya hanya Rp 15 ribu sehari. Apa yang dapat dilakukan untuk kebutuhan keluarganya? Pastilah sulit.

Justru itu, pemerintah menggulirkan beras murah. Namun hal itu tidak banyak menolong. Sebab, kebutuhan masyarakat kelas bawah tidak hanya beras, tetapi mereka perlu lauk-pauk, kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan dll. Akumulsi keluhan dari masyarakat yang kian meningkat belakangan ini sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah kita.

Lantas, apa yang dilakukan pemerintah mengantisipasi keluhan rakyatnya? Hingga saat ini tidak banyak yang dapat dibuat pemerintah. Bidang perekonomian semakjin berat dan tidak jelas arahnya. Bahkan, bidang pertanian semakin hancur-hancuran karena kita sekarang mengimpor segalanya, mulai beras, gula, kedelai, jagung dll. Kini hampir  tidak ada lagi andalan pertanian kita karena sudah dikalahkan produk impor.

Mengherankan memang, kalau produk impor bisa mengalahkan produk dalam negeri. Sebab, kita punya lahan yang luas dan subuh, punya tenaga kerja yang rajin dan murah, tetapi mengapa masih kalah dengan produk luar negeri, seperti bahan makanan pokok termasuk buah-buahan impor semakin menjepit buah-buahan lokal.

Yang menarik, kemarin kita mendapat informasi kalau Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) membangun sistem “monitoring online” untuk memonitor perkembangan harga dan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai upaya membantu ketahanan pangan masyarakat.

Kepada pers di Jakarta, Rabu, Menkominfo Mohammad Nuh menjelaskan bahwa sistem “online” yang bersifat “real time” (saat itu juga) itu akan difungsikan mulai Februari nanti dan antara lain berisi informasi tentang harga-harga dan jumlah barang pokok kebutuhan masyarakat yang ada di sentra perdagangan atau pasar induk. Dia juga berpendapat, isu ketahanan pangan itu pada dasarnya bersumber kepada ketersediaan bahan pangan dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat. Dan terkait dengan hal itu, pihaknya akan melakukan pemantauan secara “real time” terhadap sejumlah elemen yang berpengaruh, di antaranya informasi tentang harga-harga komoditas dan ketersediaannya di pasaran.

Hemat kita, terobosan Depkominfo positif buat masyarakat dan juga pemerintah, namun tidak banyak yang bisa dibuat kalau tindak lanjutnya nol dari pemerintah. Kenaikan harga barang tidak bisa diselesaikan dengan memberitakannya saja, tetapi harus disahuti pemerintah dengan memasukkan barang  ke pasar sehingga harganya bisa ditekan turun. Sebab, hukum ekonomi berlaku, kalau barang sedikit harga pasti naik, sebaliknya barang banyak harga turun.

Jadi,  melakukan monitoring harga sembako misalnya di pasar-pasar induk  bagus-bagus saja, tetapi tidak menjadikannya solusi. Yang diharapkan, setelah diberitakan bermasalah ada pemecahannya dari pemerintah. Pemecahannya pun tidak yang sifatnya sporadis, tetapi melalui kajian yang sudah teruji, yaitu  mengembalikan sektor pertanian dan ‘’concern’’ menjadikan produk dalam negeri sebagai idola dan primadona.=