Syamsu Arifin Dan Abdul Wahab Dalimunthe Diberhentikan, HT Milwan dan

Jakarta (Berita) Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar  Leo Nababan memastikan sanksi pemberhentian terhadap kader Golkar yang maju jadi Cagubsu dari partai lain segera diturunkan.

Keputusan itu  sudah dirapatkan DPP Partai Golkar,  Selasa malam, dan SK-nya sedang di proses,tegas Leo kepada Berita, Rabu (30/1) melalui telepon selularnya.

Kader Golkar yang mendapat sanksi pemberhentian dan penarikan  recalling ) adalah Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar Abdul Wahab Dalimunthe yang maju jadi Cagubsu melalui Partai Demokrat, PAN dan PBR,  H. Syamsul Arifin yang maju jadi Cagubsu melalui  PPP dan koalisinya juga diberhentikan dari Penasihat Partai Golkar Langkat

Kami hanya memberhentikan Syamsul Arifin dari keanggotaan Partai Golkar. Soal kedudukannya sebagai Bupati Langkat, kami tidak berwewenang melakukan recalling sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tegas Leo Nababan

Sementara HT Milwan dan Rambe Kamarudzaman aman dari sanski sebab mereka maju hanya wacana saja.  Kini tinggal turunya SK yang sudah di proses

 DPP Partai Golkar tegasnya.

Pemberian sanski itu sesuai keputusan Rapimnas Partai Golkar yang  menetapkan Partai Golkar hanya mengusung satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur pada setiap Pilkada.   Pada Pilkada Gubernur Sumut, Partai Golkar telah menetapkan pasangan Ali Umri-Maratua Simanjuntak kata  Leo Nababan

 

Anggota DPRD Tobasa Di Recall

Leo juga menegaskan bahwa DPP Partai Golkar juga akan segera memecat dan merecall kadernya dari keanggotaan Di DPRD Toba Samosir  yakni Maruahal Napitupulu, karena terbukti dan sudah divonis pengadilan Jakarta sebagai pelaku pemain judi.

Sanksi kepada Maruahal ini baru kita proses setelah adanya keputusan tetap dan divonis melakukan perbuatan melawan hukum ( berjudi). Mungkin dua tiga hari ini SK sanksi kepada para kader itu sudah turun dan berikut kader partai yang akan menggantikan kekosongan di legislatif, tandas Leo Nababan.(aya)