FPAN: Pemprov Sumut Lemah Gali Potensi PAD

Medan ( Berita ) :  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara menilai Pemerintah Provinsi Sumut masih sangat lemah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

“Lemahnya kemampuan menggali potensi PAD terbukti karena 60,09 persen PAD Sumut masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” ujar juru bicara Fraksi PAN, Usman Hasibuan, di Medan, Kamis [31/01] .

Ketika menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap nota keuangan RAPBD Sumut 2008 pada rapat paripurna DPRD Sumut ia mengatakan fraksinya mendorong Pemprov Sumut untuk terus mencari solusi untuk meningkatkan PAD. “Peluang ke arah itu terbilang masih cukup besar mengingat masih kecilnya peran dan kontribusi BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” katanya.

Bahkan Usman Hasibuan menilai rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah dapat dijadikan alasan untuk melakukan perombakan manajemen secara radikal di BUMD-BUMD yang ada.

Terkait alokasi anggaran pendidikan, Fraksi PAN menilai Pemprov Sumut melanggar konstitusi karena  anggaran yang direalisasikan belum sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang. “Hal ini juga menunjukkan lemahnya komitmen Pemprov Sumut untuk menjadi panutan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di Sumut dibanding provinsi-provinsi di Pulau Jawa,” katanya.

Perhatian yang lebih besar untuk sektor pendidikan, menurut Fraksi PAN, merupakan upaya meningkatkan SDM yang menjadi keniscayaan di era globalisasi yang semakin kompetitif. Lebih jauh Fraksi PAN menilai RAPBD Sumut tahun 2008 kurang sensitif dan minim keberpihakan terhadap nasib rakyat.  Menurut Usman, struktur anggaran dalam RAPBD, baik

untuk urusan wajib maupun untuk urusan pilihan, diduga kuat tidak akan memunculkan efek ganda yang memadai bagi perubahan masyarakat. “Struktur anggaran dalam RAPBD ini sangat terasa kurang memberi tempat bagi rakyat kecil seperti petani, pengusaha bisnis mikro, nelayan dan buruh,” katanya. ( ant )