BI Harusnya Lebih Berhati-Hati

Jakarta ( Berita ) :  Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli menyayangkan sikap Bank Indonesia (BI) yang tidak berhati-hati sehingga tersandung kasus aliran dana BI ke DPR.

Namun Rizal tidak setuju dengan tuduhan politisasi kasus tersebut terkait pemilihan gubernur BI pada Februari nanti dan menyatakan bahwa kasus itu terjadi karena BI tidak menjalankan “good governance”.

“Saya kira tidak ada politisasi, ini mirip kasus Rohmin Dahuri dulu, hanya skalanya lebih besar. Dan saya menyayangkan, kenapa Bank Indonesia masih ‘bermain-main’ seperti itu,” kata Rizal ketika ditemui seusai diskusi “Meluruskan Arah Reformasi” di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu [30/01] .

Menurut dia, menjalankan “good governance” bagi BI sangat penting karena statusnya sebagai bank sentral. “Saya kira, dari dulu kami memang menginginkan kalau BI menjalankan ‘good governance’. Karena sebagai bank sentral, kepercayaan itu sangat penting, karena tanda tangan direksi Bank Indonesia ada di mata uang,” paparnya.

Sewaktu menjabat sebagai Menko, Rizal mengatakan bahwa ia mengajukan amendemen UU BI untuk dapat menegakkan ‘good governance’ itu.

“Tetapi karena upaya amendemen UU yang kami ajukan itu digagalkan di DPR dengan segala cara waktu itu sehingga tidak terjadi perubahan ‘governance’ atau tata kelola di Bank Indonesia. Itu yang boleh saya katakan,” ujarnya.

Rizal memperhatikan kalau setelah krisis, pola perilaku Bank Indonesia di bidang ‘good governance’ itu tidak banyak berubah. “Tidak ada perubahan di dalam tata kelola. Dan menurut hemat kami, ini tantangan yg besar karena dulu kan salah satu kritik yg muncul kepada bank sentral adalah dianggap tidak kritis mengawasi bank-bank. Itu disebabkan adanya ‘conflict of interest’ dan sebagainya termasuk dalam kasus penyaluran BLBI,” katanya. ( ant )