Soeharto Dan Kebijakan Luar Negeri RI

“Prang tanpa bala, menang tanpa ngalahake”, demikian inti pandangan mantan Presiden Soeharto tentang bagaimana menghadapi pertarungan  politik internasional seperti yang disampaikannya pada Ramadhan KH dalam biografinya yang dikeluarkan menjelang akhir dasawarsa 1980-an.

Tumbuh dengan latar belakang budaya Jawa yang kental, hampir setiap  keputusan dan tindakannya didasari oleh falsafah Jawa, termasuk  bagaimana ia menjalankan kebijakan luar negeri RI selama menjabat sebagai  Presiden. 

“Diingat-ingat, menjadi tamu dari dan menerima tokoh luar negeri,  semua itu berjalan baik. Saya ingat kepada falsafah nenek moyang, perang  tanpa kekerasan dapat memperoleh kemenangan, tercapai cita-cita tanpa  menimbulkan rasa kalah pada lawannya,” ujar Soeharto saat itu.

Langkah pria kelahiran 8 Juni 1921 saat menentukan langkah kebijakan politik luar negeri RI diawali dengan keputusannya untuk menyelesaikan masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang telah berlangsung pada pertengahan dekade 1960-an semasa pemerintahan Soekarno.

RE Elson, dalam tulisannya di Biografi politik Soeharto yang dikeluarkan 2001, menilai langkah normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam negeri usai peristiwa gerakan 30 September/PKI. “Kebijakan konfrontasi dalam pandangan Soeharto adalah cuma taktik PKI untuk melibatkan Indonesia ke dalam sebanyak mungkin konfrontasi  supaya PKI bisa menghimpun kekuatan yang akhirnya bisa memberontak dan  memegang kekuasaan,” paparnya.

Soeharto melihat amat penting jika konfrontasi dihilangkan agar  Indonesia dapat berhasil dalam negosiasi bantuan finansial dengan negara-negara barat, ungkap Elson.

Setelah disepakati perjanjian 11 Agustus 1966 dalam rangka normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia yang secara resmi pulih pada  31 Agustus 1967, langkah Soeharto berikutnya adalah kembalinya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1966 setelah sebelumnya pada 31 Desember 1964 Soekarno menyatakan RI keluar dari  PBB.

Politik luar negeri bebas aktif adalah kebijakan umum politik luar negeri Indonesia yang diambil oleh Soeharto selama memimpin Indonesia  selama 32 tahun sejak akhir dekade 1960-an hingga menjelang milenium atau akhir 1990-an.  OG Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada 1969 mengatakan Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi dalam negeri dibandingkan mengumandangkan penyelamatan umat  manusia dalam lingkup internasional, meski demikian disadari juga kebijakan luar negeri harus diperbaiki.

“Soeharto kemudian bertemu dan memiliki partner yang tepat untuk  mengejawantahkan keinginannya dan pemikirannya yaitu Adam Malik, yang  kemudian diangkat menjadi menteri luar negeri menggantikan Soebandrio,” papar Roeder.

Pada pernyataan pertama sebagai menteri luar negeri 4 April 1966, Adam Malik –dengan mengejawantahkan konsep Soeharto– mengumumkan bahwa Indonesia menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.  Sama seperti kebijakan politik luar negeri negara lain, kebijakan itu pun  berujung pada pemenuhan tujuan nasional.

“Kebijakan itu harus berujung pada pemenuhan tujuan nasional dan juga memberi kontribusi pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia, dalam konteks ini kita menolak kolonialisme dan imprealisme dalam berbagai  bentuk,” kata Soeharto saat pidato peringatan hari ulang tahun RI tahun  1967 di depan DPR, seperti dikutip Roeder.

Langkah Indonesia menuju pentas politik internasional diawali dengan pembentukan asosiasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang mulai dirintis pada awal 1967.  ASEAN resmi di deklarasikan pada 8 Agustus 1967 dengan negara anggota pertamanya adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand masing-masing diwakili oleh Adam Malik,  Narciso R. Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Thanat Khoman.

“Salah satu bentuk yang paling bermakna dari tugas-tugas yang kita  emban dalam kesejahteraan dunia adalah lahirnya ASEAN yang kita bangun bersama-sama dengan negara anggota lainnya, itu mencerminkan tekad bangsa yang menjadi anggotanya untuk menciptakan kemajuan bersama bagi warga di kawasan itu,” kata Soeharto dalam salah satu biografinya.

Stabilitas dan keberlanjutan merupakan hal utama yang sangat dipikirkan oleh Soeharto.  Tak heran bila konsep itu ia sodorkan dalam setiap kerjasama kawasan yang diikuti oleh Indonesia selama masa pemerintahannya.  “Apabila tercapai stabilitas nasional di masing-masing negara anggota, maka akan terwujud stabilitas kawasan secara regional,” ujarnya.

Dalam tulisannya, Elson, melihat peran Soeharto dalam lingkup ASEAN semakin meningkat terutama pada periode puncak kekuasaannya sejak 1985 hingga era 1990-an.  Pada 1993 dibentuk forum regional ASEAN yang membahas masalah keamanan dalam format multilateral. 

“Indonesia juga memainkan peran kunci dalam mewujudkan kesepakatan pada 1993 antara faksi-faksi di Kamboja yang saling bertikai.  Indonesia juga menganjurkan jeda damai kepada pemberontak muslim di Filipina Selatan dan aneka peran-peran internasional lainnya,” tulis Elson.

 

Perang dingin

Soeharto semasa memimpin Indonesia, dalam separuh perjalanan kepemimpinannya diwarnai dengan suasana politik internasional dengan dua kutub kekuatan utama yaitu blok barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dimotori oleh Uni Soviet.  Ketegangan ideologi itu baru berakhir setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1990.

“Beginilah keadaan dunia kita sekarang, perselisihan antar Super-Power masih saja berkepanjangan, sekalipun secara langsung belum konfrontatif nyata bentuk konfrontasi itu terjadi di beberapa kawasan, latar belakang pertentangan yang terjadi di berbagai kawasan itu jelas merupakan pertentangan negara-negara adikuasa itu,” ujar Soeharto dalam biografinya.

Ia menilai harus ada usaha untuk mendekatkan dan menyadarkan negara-negara lainnya untuk tidak ikut mempertajam pertentangan negara-negara adikuasa. “Terlibat atau melibatkan diri pada pertentangan super power hanya akan menyebabkan terbentuknya blok-blok,” katanya.

Meredanya perang dingin pada 1990an membuat keberadaan Gerakan Non Blok dipertanyakan karena pada awal pembentukannya usai Konferensi Asia Afrika 1955, GNB merupakan penyeimbang konstelasi kekuatan politik dunia yang terbagi atas dua kutub saat ini.

Meski demikian, Indonesia berusaha merevitalisasi agar tujuan GNB tetap relevan dan itu dilakukan saat Soeharto menjadi ketua GNB pada 1992 dan berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi organisasi itu di Jakarta. Dua tahun kemudian pada 1994, Indonesia merangkul konsep Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan menjadi tuan rumah pertemuan di Bogor.

Sejarah memang pernah mencatat pada setiap era kepemimpinan presiden, selalu tercetak jejak rekam diplomasi Indonesia, bila Soekarno mendorong kebanggaan nasional melalui pola diplomasi dalam dan luar negeri berbasis politik, Soeharto mendorong Indonesia dikenal secara regional dan internasional melalui diplomasi bertahap dimulai dari regional terdekat berbasis stabilitas keamanan dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi. ( ant )