Pemerintah Agar Sosialisasikan Batas Laut Indonesia

Medan ( Berita ) :  Sekretaris Masyarakat Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Sumatera Utara H. Andjar Amry meminta pemerintah lebih menyosialisasikan batas wilayah teritorial laut secara jelas kepada masyarakat pesisir yang mencari nafkah sebagai nelayan.

“Sosialisasi batas wilayah laut itu harus dilakukan secara lebih intens agar tidak ada lagi nelayan yang tertembak ketika melaut,”  katanya di Medan, Kamis [27/12] , menanggapi tertembaknya sejumlah nelayan di Belawan baru-baru ini. Menurut dia, peristiwa tertembaknya nelayan di Belawan itu lebih karena kurangnya sosialisasi batas wilayah teritorial laut Indonesia.

Andjar yang juga anggota DPRD Sumut dari Fraksi PBR itu juga menyayangkan tumpang-tindihnya tugas dan wewenang beberapa instansi yang mengurusi bidang kelautan.  “Contohnya ada Departemen Hukum dan HAM, ada Polisi Air dan Polisi Udara, ada Departemen Perikanan dan Kelautan. Semuanya merasa berkepentingan menangani persoalan kelautan, sehingga menghambat proses sosialisasi batas teritorial laut itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh Ketua Pengawas Pemantau dan Pembangunan Kabupaten Batubara (P3KB) itu mengatakan bahwa insiden di Belawan tersebut dipastikan akan membuat masyarakat Melayu kecewa dan trauma. Alasannya, etnis Melayu merupakan etnis mayoritas yang berdomisili di wilayah pesisir dan mencari nafkah sebagai nelayan.

Nelayan, tambah Andjar, merupakan salah satu sumber penghasil PAD terbesar. Jika peristiwa penembakan itu membuat warga pesisir menjadi trauma dan tidak lagi mau bekerja, maka hal itu akan sangat merugikan daerah.

Ia juga berharap ke depannya TNI AL harus lebih teliti dalam membedakan kapal milik nelayan dan milik asing, sehingga tidak ada lagi nelayan lokal yang menjadi korban penembakan. ( ant )