Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Bakal Melebar
Jakarta ( Berita ) : Kesenjangan pendapatan masyarakat ke depan bakal makin meningkat akibat terjadinya “decoupling” sektor finansial dan riil. “Ada kecenderungan makin melebarnya gap antara kaya-miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Data Badan Pusat Statistik (BPS) Slamet Sutomo di Jakarta, Selasa [18/12] .
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal-moneter yang bisa mempertemukan antara sektor finansial dan sektor riil. Dia menambahkan, semakin kayanya masyarakat berpendapatan ekonomi tinggi didorong oleh kemampuan mereka untuk mengakses sektor finansial yang saat ini berkembang pesat. Sementara masyarakat berpendapatan ekonomi menengah ke bawah kesulitan untuk mengakses sektor serupa.
Di sisi lain, katanya, sektor riil yang diharapkan bisa menolong masyarakat ekonomi menengah-bawah masih terkendala ekonomi biaya tinggi. “Orang kan inginnya dapat penghasilan tinggi. Ketika sektor riil terkendala, sedang finansial menarik karena penghasilan tinggi, ya orang pilih finansial dibanding sektor riil. Tinggal taruh uang di deposito, dapat bunga tinggi,” kata Slamet.
Slamet menuturkan, di sektor finansial terdapat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang cenderung terus menanjak. Per 2005 saja, kata dia, pertumbuhan DPK mencapai sekitar Rp75,8 triliun dengan pertumbuhan tahunan di dua tahun selanjutnya senilai 7,88%.
Kontributor terbesar DPK, katanya, adalah kelompok rumah tangga, terutama kelompok kaya di perkotaan, dan pemerintahan. Sedangkan kelompok bisnis cenderung hampir tidak ada karena lebih banyak diinvestasikan dalam bentuk surat utang.
Sementara itu, pengamat pasar modal Adler Manurung membenarkan, ke depan kecenderungan kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya-miskin bakal terus melebar. “Yang kaya akan terus bertambah, namun pada saat bersamaan yang miskin juga akan ikut naik,” ujar dia.
Menurut Adler, melebarnya kesenjangan kedua kelompok sosial ekonomi ini lebih diakibatkan oleh belum terarahnya distribusi belanja pemerintah. Ketidakterarahan ini menyebabkan belanja investasi menjadi tersendat. Akibatnya, meski secara nilai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun secara realitas kurang berkualitas. “Pada gilirannya, ini memerlukan optimalisasi belanja pemerintah. Ini akan mampu memberikan suntikan investasi bagi yang lain. Perbaiki itu jalan jalan. Itu akan mendorong rakyat kecil mendapatkan pendapatan. Kalau mereka dapat uang, daya beli mereka akan naik,” ujar dia.
Di sisi pasar modal, kata dia, yang banyak menikmati profit adalah para pelaku pasar yang berjumlah sedikit. Sayangnya lagi, tambah dia, para pelaku pasar ini mayoritas kalangan pengusaha asing. Sedangkan Pengamat Ekonomi Raden Pardede mengatakan, agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih bernilai bagi masyarakat, maka pemerintah seharusnya menggenjot investasi terutama di sektor industri manufaktur.
Menurut dia, berkembangnya industri ini akan menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, Raden menilai perlunya pemerintah mendorong pengalihan DPK sektor finansial ke sektor riil. “Sebab kalau dua persen saja dari dana yang ada saat ini diinvestasikan, itu bisa memberikan efek pertambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7 persen,” ujar dia. ( ant )
