Maju Jadi Cagub, Wahab Dalimunthe Didatangi Burhanuddin Napitupulu

Medan ( Berita ) :  Ketua DPP Partai Golkar H.Burhanuddin Napitupulu terpaksa harus mendatangi Ketua DPRD Sumatera Utara H. Abdul Wahab Dalimunthe yang juga bakal maju dalam pemilihan gubernur (pilgub) Sumut tahun depan.

Burhanuddin ketika ditanya ANTARA sesuai pertemuannya dengan Wahab, di Medan, Kamis [29/11] , tidak membantah jika kedatangannya ke ruang kerja Wahab terkait dengan pencalonan mantan Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu dari partai lain.

Namun demikian ia membantah jika kedatangannya itu untuk memberi tekanan kepada Wahab agar tidak maju dalam pilgub. “Saya hanya menjelaskan terkait keberadaan Juklak Lima yang melarang kader maju melalui partai lain ketika Partai Golkar sudah menetapkan calon,” katanya.

Ketika ditanyakan apakah benar Partai Golkar akan me-recall Wahab dari posisinya sebagai Ketua DPRD Sumut, Burhanuddin Napitupulu membantahnya. “Belum ada recall-recalan, apalagi Pak Wahab itu kan belum benar-benar jadi calon,” ujarnya.

Pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa selama ini di Partai Golkar tidak ada aturan bagi kader yang maju menjadi calon kepala daerah dari partai lain, apalagi hak untuk memilih dan dipilih juga dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

“Hanya saja bagi Partai Golkar kondisi itu menjadi sebuah masalah besar, sehingga Juklak Lima itu dipandang sangat perlu. Jadi kini ada aturan di Partai Golkar bahwa kader tidak boleh mencalonkan diri melalui partai lain jika partai sudah menetapkan calon,” jelasnya.

Setiap kader Partai Golkar, termasuk Abdul Wahab Dalimunthe, menurut dia, harus bisa menyesuaikan diri dengan Juklak Lima itu tanpa terkecuali. Bagi yang menolak dipastikan akan ada semacam “koreksi”. Ketika ditanyakan apakah “koreksi” dimaksud bisa berupa recall dan bahkan pemecatan, Burhanuddin tidak menampiknya. “Semua kader harus menyesuaikan dengan juklak itu, kalau tidak mau, jelas akan ada sanksi,” katanya.

Ditanya tentang pemecatan HT Milwan yang juga Bupati Labuhan Batu dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar setempat, ia mengatakan yang bersangkutan hanya “ditarik sementara”. Menurut dia, “koreksi” dilakukan terhadap posisi kader terkait partai, bukan pada jabatan politis seperti posisi sebagai kepala daerah. “Kalau Pak Wahab dan juga Rambe Kamaruzzaman duduk di DPRD dan di DPR-RI karena partai, jadi posisi yang terkait partai seperti itu yang akan dikoreksi jika kader tetap ngotot mencalonkan diri,” katanya.

Selain Wahab Dalimunthe yang Ketua DPRD Sumut, Rambe Kamaruzzaman yang anggota DPR RI dan HT Milwan yang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE juga tercatat mencalonkan diri dari partai lain.

Sementara Partai Golkar sendiri jauh-jauh hari sebelumnya sudah menetapkan HM Ali Umri sebagai cagub Sumut periode 2008-2013 dari partai berlambang pohon beringin itu. Terhadap kader-kader yang maju menjadi cagub itu, menurut Burhanuddin akan ada semacam “koreksi” jika tetap ngotot. Tapi “koreksi” tersebut akan dilakukan terhadap posisinya yang terkait dengan keberadaan partai.

Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar berkaca pada sejumlah kasus pilkada di beberapa daerah, terakhir kasus pilgub di Sulsel dimana kader yang diusung Partai Golkar justru kalah bersaing, Burhanuddin Napitupulu membenarkannya. “Kurang lebih seperti itu,” katanya. ( ant )