Kerjasama SBY – Bank Dunia Perlu Usut Korupsi Soeharto

 Baru saja Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan pada majalah Time Asia  yang memuat gurita kroni korupsi  keluarga Soeharto sehingga majalah itu harus membayar ganti rugi kepada Soeharto sebesar Rp 1 triliun, muncul berita terlambat namun mengejutkan dari PBB dan Bank Dunia.

Soeharto dalam laporan yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia pada 17 September 2007 tercatat menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan  negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir.  Laporan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan peluncuran inisiatif StAR.

Pada tabel “Perkiraan Dana yang Kemungkinan Dicuri dari Sembilan Negara’ seperti yang tercantum dalam buku panduan StAR, Soeharto menempati urutan teratas dengan kekayaan yang diperkirakan dicuri Soeharto berjumlah 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS.

Kalau melihat sistem pemerintahan yang dikembangkan Soeharto di masa Orde Baru tidak banyak yang heran besarnya  uang negara yang dikorup Soeharto dan kroninya. Sebab, apemerintahan masa lalu sangat represif, tidak ada oposisi, sehingga Soeharto bisa berbuat apa saja  mengatur keuangan negara di hampir semua departemen.

Yang pasti, laporan PBB dan Bank Dunia itu memiliki dasar yang kuat. Sudah melewati investigasi yang mendalam seperti juga dilakukan majalah Time. Kalau tidak mustahil mereka berani mengatakan Soeharto terkorup di dunia.

Justru itu, kita heran dengan kemampuan aparat penyidik di Indonesia yang tidak pernah berani dan tidak pernah bersungguh-sungguh mengadili Sopeharto dengan alasan  sudah tua, sakit-sakitan.

Padahal, kalau sejak Soeharto dilengserkan mahasiswa Mei 1998, dalam masa setahun  semestinya Soeharto sudah diajukan ke pengadilan dan dihukum berat. Kalau itu dilakukan masalah bangsa kita tidak separah sekarang ini.

Harta hasil korupsi Soeharto dan kroninya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena nilainya sangat luar biasa, bisa memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak di tanah air dan lain-lain.

Lantas, apa hasil pertemuan Presiden  SBY dengan Bank Dunia? Menurut pernyataan bersama Yudhoyono-Zoellick, kedua pihak menggarisbawahi bahwa inisiatif StAR adalah sebuah program yang inovatif dan unik.  

Program tersebut menurut keduanya dianggap memungkinkan negara-negara berkembang dan maju mendapatkan manfaat dalam upaya menerapkan Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003.  

Indonesia menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam inisiatif StAR guna lebih memperkuat kemampuan mengimplementasi ketentuan Bab V pada UNCAC 2003 mengenai Pengembalian Aset, khususnya dalam melacak, membekukan, dan mengembalikan aset-aset yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Tidak jelas dan mengambang lagi. Itulah kesim pulan kita seputar pernyataan PBB dan Bank Dunia atas kasus korupsi Soeharto. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (Rabu WIB) bertemu dengan Presiden Bank Dunia, Robert B. Zoellick.

Keduanya menyetujui bahwa pihak Bank Dunia dan pihak Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB untuk Masalah Obat-obat Terlarang dan Kriminal (UNODC) akan berkunjung ke Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut bantuan teknis di bawah inisiatif StAR (Stolen Asset Recovery/Pengembalian Aset yang Dicuri).  Yang diharapkan sekali oleh rakyat adalah SBY dan Bank Dunia sepakat melakukan pengusutan dan memberi target dalam tiga bulan Soeharto diadili. Itu yang perlu. Sayangnya  hal itu pula yang tidak terjadi.=