Presiden Tolak Pemekaran, Sungguh Tepat, Mengapa ?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan jika pemekaran satu daerah tidak memeliki urgensi dan manfaat, pendekatan dan tujuannya bukan untuk kepentingan  rakyat, pemekaran itu harus ditolak.

Presiden mengingatkan tokoh masyarakat di berbagai daerah, pemekaran satu daerah tidak boleh dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang perorang apalagi demi kekuasaan belaka. Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

Membaca berita ini saya selaku rakyat Indonesia yang tinggal di Medan, senang membaca berita ini.  Lebih senang lagi jika dapat diterapkan di semua wilayah Indonesia. Tidak pilih kasih. Misalnya  disatu daerah pemekaran dikabulkan, sementara di daerah lain ditolak.

Semua karena ada yang memperjuangkan di DPR dan level atas. Sebab pemekaran itu hanya menambah beban rakyat di daerah itu. kecuali memang daerah itu mampu membiyai  APBD nya. Jika pun ada bantuan dari pusat tidak  berisifat lebih banyak.

Harus diakui dari kenyataan yang sudah terjadi, pemekaran itu lebih banyak untuk kekuasaan bukan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah itu.

Tegasnya untuk kepentingan orang politik dan mitranya. Jika hanya pemekaran desa, kecamatan tidak terlalu memberatkan rakyat. Jika kabupaten, terlebih provinsi, tentu sungguh memberatkan rakyat setempat termasuk juga pusat yang sudah menyetujui dan mensahkannya.

Jika terbentuk satu kabupaten, tentu harus ada bupati-wakil bupati, DPRD, Kejari, Polres, pengadilan, dan lain sebagainya. Apalagi jika provinsi harus ada Kejati, Pengadilan Tinggi, Pangdam, Polda, DPRD dan banyak lagi yang sifatnya tingkat I.

Dari mana uang membiayanya? Mengharapkan pusat? Jadilah nanti anggaran pembangunan dimakan oleh pejabat baru. Jika daerah itu sudah punya pendapat yang cukup, masih mendingan. Perhatikan daerah yang dimekarkan di S.Utara. Yang terjadi di daerah itu? Untuk membangun kantor bupati saja tak mampu daerah itu.

Apalagi untuk Kantor DPRD dan menggaji anggotanya.Pejabatnya asik membeli mobil baru, sementara pembangunan untuk rakyat tidak terlaksana. Bagaimana yang lain ? Tapi yang jelas, mereka yang menjadi bupati sudah cukup senang. Anehnya kabupaten baru, bukan membangun sesuai dengan janji kampanyenya. Mereka sekadar membangun dari dana yang sudah diperoleh dari pusat/provinsi. Dari daerah apa yang ada? Harus memeras rakyat lagi?

Semoga apa yang dikatakan presiden ini didengar dan dipedomani oleh orang yang terkait dengan pelolosan pemekaran daerah.  Mulai dari provinsi jika pemekaran kabupaten dan dari DPRD provinsi jika pemekaran provinsi. Jangan karena mampu ribut melalui surat kabar, dipenuhi permintaannya. Sekarang ini sudah ada tren berlomba ribut melalui surat kabar, padahal yang diributkan jika dinilai, tidak seberapa.

Seperti halnya pemekaran provinsi Sumatera Utara, apakah itu pantas? Hanya ramainya saja di surat kabar. Bagi yang tidak mengerti arti pemekaran, boleh saja ikut-ikutan. Bagi yang mengerti  dan cinta kepada peningkatan kemakmuran rakyat tentu tidak akan gegabah menyetujuinya. Orang ambisi kekuasaan dari politik, tentu mendukung dengan penuh tenaga dengan harapan akan jadi penguasa di daerah baru itu. Dia tidak memikirkan nasib rakyat karena memang hidupnya demikian sehari-hari sekarang ini.

Rakyat hendaknya menyadari apa yang dikatakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono diatas, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap orang yang ambisius kekuasaan.

Lihat secara nyata bagaimana daerah yang baru dimekarkan, apakah rakyatnya bertambah pendapatannya atau berkurang karena sudah dibebani pajak daerah. Yang jelas pejabat di daerah itu sudah makmur dan dapat mengakali uang negara yang dikumpul dari rakyat. Mobil baru, mobil baru. Bagaimana DPR dan DPD benar kata pak SBY itu bukan? [ Marihot Siagian di Glugur Medan ]