AnggotA DPR Ingin Calon Deputi Gubernur BI Bebas Kasus BLBI
Jakarta ( Berita ) : Anggota DPR RI Komisi XI mengharapkan nama-nama yang diajukan untuk mengganti dua Deputi Gubernur (DG) Bank Indonesia tidak terlibat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Kita harap mendapatkan nama-nama yang calon DG tersebut bersih dari kasus BLBI, hal ini agar keberadaan BI semakin wibawa sebagai bank sentralnya Indonesia,” kata Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Anna Mua’wanah kepada Wartawan di Jakarta, Rabu [22/08].
Hal ini terkait dengan pernyataan Mensesneg Hatta Rajasa yang mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Amanat Presiden kepada pimpinan DPR RI yang berisi pengajuan empat nama calon pengganti dua Deputi Gubernur (DG) BI yang habis masa jabatannya pada 21 Nopember 2007 mendatang.
Anna mengatakan pihaknya belum mendapatkan nama-nama calon DG yang telah diajukan oleh presiden tersebut meski Komisi XI nantinya akan melaksanakan tugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Ia mengatakan saat ini komisi XI belum ada rapat internal untuk membahas masalah tersebut. “Kita masih menunggu rapat internal dulu,” katanya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Rama Pratama juga mengatakan belum mendapatkan nama-nama calon pengganti DG. Namun demikian ia sependapat dengan rekannya agar DG yang baru tidak terlibat dalam kasus BLBI.
“Kita harapkan DG yang baru bersih dari berbagai masalah hukum dan kontroversi,” katanya. Ia menambahkan nama-nama DG yang diajukan tersebut haruslah mampu meningkatkan koordinasi antara BI sebagai otoritas moneter dengan Pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal.
Sementara itu Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febrianty mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu nama-nama pengganti DG tersebut.
“Namun demikian kita harapkan agar nama-nama DG yang diusulkan mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang moneter sekaligus mampu menjalin kerjasama dengan otoritas fiskal,” katanya. ( ant )
