RI Kehilangan Teritorial, Dicaplok Atau Dilego ?

Malaysia membuat patok baru di Desa Temanjuk Kalimantan Barat. Akibatnya Indonesia kehilangan 6 juta meter persegi laut teritorial. Perbandingan patok lama dengan patok baru selisih 1 detik Padahal  RI dan Malaysia sudah sepakat mengenai patok lama. Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

Selaku warga negara Indonesia, saya sungguh prihatin kejadian itu. Yang perlu didesak adalah pemerintah pusat apakah mau menerima patok baru yang dilakukan pemerintah Malaysia itu.

Sudah disepakati tapi bikin lagi patok baru. Apa ini memang sengaja atau pura-pura tidak tau. Artinya jika diprotes akan dicabut jika tidak akan terus dikuasai. Terikorial laut banyak yang demikian, makanya selalu terjadi persoalan ketika menangkap ikan di laut. Sebab tidak ada patok yang jelas hanya menurut pemetaan di kertas.

Jika demikian yang terjadi perlu juga diperiksa batas di darat yakni di  Kalimantan antara Serawak dan Indonesia. Boleh saja sudah ada yang bergeser, tidak diperhatikan pemerintah daerah Indonesia.

Sebab hutan belantara, bagi Indonesia masih menyulitkan, sementara bagi negara maju itu tidak lagi menyulitkan. Ke bulan pun mereka sudah pergi, apalah hutan belantara.

Jika orang nakal, menggeser perbatasan adalah hal biasa dan memang ini dikerjakan untuk dirinya. Seperti halnya perbatasan sawah di Tobasa, sering bergeser, jika pemilik sawah kurang hati-hati, dapat terjadi. Tapi masih boleh dibetulkan karena ada luas areal asli di Kantor Agraria. Sementara peta asli mengenai perbatasan negara sulit jadi alat bukti.

Sudah selayaknya Badan Pemetaan Inonesia kembali bergerak meneliti ulang bagaimana peta lama apakah masih tetap atau sudah ada yang bergeser seperti yang terjadi antara Indonesia  dengan Malaysia.

Bagaimana dengan Singapura,  Filipina, Australia, Papua Nugini dan negara lainnya. Ini diingatkan karena sekarang ini Indonesia masih terlalu sibuk dengan  kerepotan dalam negeri, negara lain dapat menggunakan kesempatan ini, untuk menggerogoti negeri ini.

Seperti halnya penyelundup, koruptor, saat petugas negara lengah, disitulah kesempatan mereka. Atau pencuri malam, saat pemilik rumah lengah, mereka menjalankan aksinya.

Dalam mengawasi perbatasan dengan luar negeri, yang perlu lebih aktif adalah pejabat negara terdekat. Jangan mau dipengaruhi oleh orang asing itu. Jika terjadi iming-iming dengan orang terdekat dengan perbatasan itu , pemerintah pusat harus tegas.

Pemerintah pusat memberi hak yang jelas dan sanksinya kepada pejabat negara terdekat untuk mengawasi perbatasan. Dapat saja  nanti masuk dengan sistem perdagangan, selama seminggu, kemudian sebulan dan hingga bertahun. Jadilah menyewa rumah yang kemudian membeli tanah dengan menukar KTP. Bahkan dapat terjadi dua KTP seperti yang dilakukan pedagang besar antar negara.

Bagaimana pak Menlu sudah wajar ini dibicarakan dengan pemerintah Malaysia. Jangan dianggap enteng  nanti jadi masalah besar. 6 juta meter persegi itu tidak sedikit bagi penangkap ikan  di laut. [ Nama dan alamat diketahui redaksi ]