Jangan Salahkan Media

Berita-berita yang  dimuat di media massa  seputar isu pribadi Presiden SBY di masa muda sumbernya tentu saja dari Zaenal Ma’arif. Lantas, media memberitakannya, apakah  media patut disalahkan?

Memang seharusnya media memberitakan masalah pribadi orang dengan hati-hati. Kalau benar dan menyangkut  kepentingan publik media boleh-boleh saja memberitakannya, tetapi kalau tidak benar maka media haruslah bertindak arif untuk tidak memberitakannya.

Nah, kalau ingin membuktikannya memerlukan waktu panjang, apakah media menunggu proses hukumnya misalnya sampai dua tahun? Tentu saja tidak. Media boleh memberitakannya tentu dengan melakukan tahapan yang benar, di antaranya langsung ke lapangan dan melakukan konformasi kepada pihak yang terkait.

Justru itu, dalam kaitan berita yang  bersumber dari Zaenal Ma’arif media sudah benar  mengonfirmasikan kepada juru bicara Presiden. Oleh karena itu, tidak  ada alasan untuk menggugat media massa walaupun beritanya kelak tidak terbukti di mata hukum. Kalaupun akhirnya Zaenal harus dihukum oleh pengadilan.

Zaenal menyebutkan dia punya  bukti  bahwa  SBY sudah menikah di masa muda, sebelum memasuki AMN (Akabri)  maka itu informasi bernilai berita sehingga banyak media pun  memberitakannya. Apalagi  dalam berita itu ada kata-kata: ’’diduga’’  dan ’’disebut-sebut’’ sehingga tidak ada vonis bahwa SBY   benar melakukannya. Lagi pula juru  bicara Presiden Andi Malarangeng sudah dikonfirmasi dan membantah  berita tersebut tidak  benar.  Berita tersebut menjadi  pegangan bagi publik yang semula ragu-ragu.

Kalau  SBY juga mengadukan  pers hal itu merupakan hak dia. Sudah ada mekanismenya.  Sebab, semua orang dapat menggunakan hak jawab jika diberitakan salah, dan semua orang juga dapat menggunakan hak koreksinya jika mengetahui sebuah media  memberitakan informasi salah. Semua itu  diatur dalam Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 serta kode etik wartawan.

Walaupun tuntutan hukumannya di bawah satu tahun jika Zaenal Ma’arif dinyatakan bersalah memfitnah dan  mencemarkan nama baik, namun ke depan  manfaatnya akan baik buat para pemimpin kita jika kasus ini tuntas. Menjadi pemimpin, apalagi Presiden,  jangan cepat emosi,  mudah dipancing dan terpancing. Apalagi, masih banyak kasus menyangkut rakyat miskin belum dapat teratasi.  Yang menyangkut kepentingan rakyat semestinya diprioritaskan.

Kita harapkan kasus  pribadi Presiden SBY  kali ini tuntas di pengadilan dan tidak  mengalihkan masalah rakyat. Jangan seperti kasus sebelumnya, seperti Amien Vs SBY, eh.. tiba-tiba selesai begitu saja. Keduanya bertemu di Bandara. Padahal, masalahnya menyangkut kepentingan hukum. Publik mengharapkan kasus selesai di depan hukum  sehingga tahu siapa yang benar di antara keduanya.

Sebelum kasus pribadi Presiden SBY mencuat, kepala negara kita terdahulu juga tidak luput dari berita miring dan dimuat di sejumlah media massa.

Kasusnya pun  hanya menjadi isu konsumsi media, tidak  pernah  jelas apakah benar atau tidak. Seperti kasus  yang pernah menimpa Presiden Soekarno menyangkut pernikahannya,  menyangkut isu Soeharto yang pernah diberitakan anak haram, Gus Dur yang terkait dengan fotonya dengan seorang wanita lagi pakai  celana pendek, maupun Megawati dengan  perkawinannya terdahulu. Semuanya  tidak jelas juntrungannya. Pers kesulitan menembusnya karena dihalangi secara berlapis dan publik pun tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, jangan salahkan media!=