Tokyo ( Berita ) : KBRI Tokyo meminta bantuan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jepang untuk mencegah meluasnya praktik perdagangan perempuan Indonesia ke Negeri Sakura, dengan memberikan laporan dan juga kerjasamanya
“Ini bukan merupakan tanggungjawab KBRI saja. Meski kegiatan perlindungan WNI terus digencarkan oleh KBRI, namun tetap membutuhkan bantuan banyak pihak. Dengan melakukan lapor diri setidaknya bisa memudahkan pemberian layanan perlindungan bagi WNI,” ujar Penanggungjawab Konsuler dan Perlindungan WNI KBRI Tokyo Amir Radjab Harahap di Sendai, Minggu [29/07].
Tim kecil KBRI kali ini mendatangi kota Sendai yang berjarak sekitar 300 kilometer arah utara Tokyo. Perjalanan ke ibukota Propisi Miyagi itu memakan waktu dua jam perjalanan dengan shinkansen, kereta api super cepat Jepang.
Sendai merupakan kota ketiga yang dituju oleh KBRI untuk melakukan sosialisasi hukum dan pelayanan KBRI, termasuk upaya untuk memutakhirkan data mengenai keberadaan WNI.
Berbicara di hadapan sekitar seratus warga Indonesia, yang didominasi pekerja magang atau dikenal dengan sebutan “kensuse”, Amir Radjab Harahap mengatakan, dengan melaporkan diri, maka bisa terdata keberadaan WNI, serta jika ada yang mendapatkan kesulitan bisa segera diberikan bantuan dengan segera.
Di Sendai sendiri terdapat Universitas Tohoku yang menjadi pilihan favorit mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi sarjana hingga pasca sarjana. Ada juga mahasiswa program post doctoral yang biasanya menjadi dosen tamu atau peneliti.
Sementara itu, Atase Imigrasi KBRI Tokyo Mirza Iskandar menyebutkan bahwa kedatangan tim ini juga untuk memberikan penyuluhan mengenai aturan baru keimigrasian dan juga sosialisasi UU Kewarganegaraan yang baru No.12 Tahun 2006.
Melalui ketentuan baru itu anak hasil hasil kawin campur dengan warga Jepang bisa memperoleh secara otomatis kewarganegaraan Indonesia. Baru setelah usia 18 tahun ia bisa menentukan sendiri pilihan kewarganegaraanya.
Lebih jauh Mirza Iskandar juga menerangkan persoalan imigrasi akan menjadi lebih mudah diselesaikan jika memiliki data yang valid, sehingga koordinasi dengan pihak terkait di Jepang juga bisa lebih mudah dilakukan.
Ia juga menyinggung persoalan perdagangan perempuan yang kerap diselesaikan dengan sekadar memulangkan WNI yang menjadi korban, tanpa bisa menuntut lebih jauh pihak yang meperdagangkannya, namun karena banyaknya kesalahan atau pelanggaran dokumen resmi di pihak WNI sendiri, sulit untuk melakukan upaya hukum yang lebih jauh.
“Dengan adanya kerjasama dari perkumpulan WNI seperti ini bantuan perlindungan hukum bisa lebih mudah dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Raphaella Dewantari, dosen Universitas Indonesia yang menjadi pengajar tamu di Universitas Tohoku menilai, kegiatan jemput bola seperti yang dilakukan KBRI perlu dipersering dan dijadikan acara yang lebih rutin.
“Ini langkah yang sangat baik. Apalagi selama ini ada kesan KBRI cukup berjarak dengan warganya. Sebaliknya warga kita juga perlu tahu diri dengan memanfaatkan setiap kesempatan seperti ini. Jangan disia-siakan, jadi timbal balik sajalah,” ujarnya.
WNI yang berada di Sendai dan kota-kota sekitarnya diperkirakan mencapai 150 orang, termasuk puluhan “kensuse” atau pekerja magang, dan sekitar 45 mahasiswa.
Libatkan Yakuza
Sebelumnya Dubes Jusuf Anwar juga sudah meminta peran aktif staf KBRI serta kerjasama dengan seluruh WNI untuk menciptakan semacam “social warning sistem” berupa saling perhatian dan dukungan informasi mengenai sesama WNI, sehingga jika ada yang mengalami kesulitan bisa segera saling membantu sebelum upaya hukum yang lebih jauh dilakukan pihak KBRI.
Modus perdagangan perempuan di Jepang dilakukan secara rapih dan tertutup, bahkan diduga melibatkan mafia Jepang yang dikenal sebagai “Yakuza”.
Banyak perempuan muda Indonesia yang terjebak dengan iming-iming menerima penghasilan yang tinggi jika bekerja di Jepang, namun sesampainya di sana justru diperalat menjadi perempuan penghibur guna membayar biaya kedatangannya yang mencapai jutaan rupiah.
Banyak modus operandi yang dilakukan secara halus dan sulit sekali terlacak aparat penegak hukum, baik di Indonesia dan juga di Jepang. Praktik perdagangan perempuan sebagai pekerja seks komersial ada yang berawal melalui peran “terhormat” sebagai duta seni sebagai penari.
Perdagangan perempuan tersebut diawali dari perekrutan perempuan dalam berbagai bentuk, tetapi terutama dalam hubungan personal, seperti pacaran, perkawinan, atau hidup bersama. ( ant )
