Timor Leste Kini

PEMILIHAN umum parlemen Timor Leste tanggal 30 Juni 2007 menghasilkan partai Fretilin meraih kemenangan dengan perolehan suara 29 persen, disusul di tempat kedua oleh Kongres Nasional Rekontruksi Timor Leste (CNRT) dengan 24,1 persen suara, selanjutnya Koalisi Asosiasi Demokrat Timor Leste-Partai Sosial Demokrat (ASDT-PSD) memperoleh 15,8 persen, diikuti Partai Demokrat dengan 11,4 persen.

Walaupun memenangi pemilu Fretilin yang dipimpin oleh mantan PM Mari Alkatiri tidak bisa serta merta membentuk pemerintah baru, karena suara yang diperolehnya kurang dari 50 persen. Sebagian partai di Timor Leste enggan berkoalisi dengan Fretilin. Pengamat mengatakan pemerintahan kemungkinan dibentuk oleh partai CNRT. Itu berarti pendiri CNRT mantan Presiden Xanana Gusmao menjadi Perdana Menteri, lalu Fretilin berada di barisan oposisi.

Dalam pada itu Presiden Jose Ramos Harta menyerukan kepada partai-partai untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional ketimbang pemerintahan koalisasi. Dia khawatir pemerintahan koalisi akan jatuh dalam beberapa bulan, jika tidak memasukkan seluruh partai-partai utama.

Pada hemat saya siapa yang akan jadi PM Timor Leste akhirnya, dia itu bakal menghadapi keadaan serba sulit. Timor Leste yang menjadi negara merdeka tahun 2002 dan dari tahun 1975 hingga 1999 merupakan bagian dari RI sebagai Provinsi Timor Timur atau Timtim dengan penduduk satu juta jiwa masih sangat tergantung kepada bantuan PBB dan untuk keamanannya pada pasukan penjaga perdamaian dari Australia.

Saya baca tulisan wartawan Seth Mydans dari Dili yang dimuat dalam Internasional Herald Tribune (1-7-2007) yang mengatakan ’Tatkala Indonesia mengundurkan diri tahun 1999 dari Timor Timur, dibawahnya kembali kebanyakan dari pegawai negeri dan tehnisi yang telah membuat daerah itu berfungsi. Bersama dengan milisi lokal, TNI melaksanakan politik bumi hangus yang menghancurkan 80 persen dari gedung-gedung di Timtim’.

Sekarang, tulis Mydans, lebih dari 401 persen dari angkatan kerja menganggur, satu dala lima orang kehabisan pangan, dan perbandingan yang serupa hidup dalam tenda-tenda, takut kembali kerumahnya lebih dari satu tahun setelah suatu pemberontakan militer membawa kepada gelombang pembakaran dan pembunuhan. ’Semua kekacauan itu dan pembakaran dan penjarahan dan tak ada lagi rumah kediaman. Jika kita balik dan memperbaiki rumah kita, orang-orang akan mulai membakar lagi’, ujar Ana Guteres (45) seraya duduk dekat tenda pengungsiannya. Jawatan kesehatan, pendidikan dan peradilan nyaris tak berfungsi.

Buta huruf, kematian bayi dan penyakit sangat banyak jumlahnya. Geng-geng pemuda penganggur mondar-mandir tanpa tujuan di bawah panas matahari terik dan di waktu malam membuat jalanan tidak aman. Kerangka-kerangka gedung dan bangunan yang terbakar pada tahun 1999 berdiri dalam puing reruntuhan yang bertulisan corat-coret di kota Kecil Dili, suatu pertanda tidak ada kegiatan dan kelambanan yang membungkus negeri ini.

’Timor Leste adalah bagaikan bangun dari suatu keambrukan, seperti sebuah kelumpuhan’ ujar Isidoro dos Santos Correis (24) yang bekerja pada sebuah kelompok bantuan Amerika. ’Masalah utama ialah penduduk hanya sedang mengharapkan janji-janji. Mentalitas di Dili ialah ingin dikasih bantuan’. Isidoro menambahkan ’Banyak orang main judi. Mereka bilang, hukum tidak ada lagi’.

Orang-orang eksil (Pembuangan keluar negeri) yang telah kembali ke Timor Leste yang mendominasi pemerintah telah memaksakan bahasa Portugis sebagai bahasa utama dalam suatu negara di mana polisi, pengacara dan sebagian besar dari parlemen kebanyakan berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa kaum penjajah mereka belum lama berselang. ’Maka anda sampai di suatu tempat di mana tidak seorang pun benar-benar melaksanakan hukum, karena tiada seorang pun mengerti apa itu hukum’ kata Cason.

Untuk sebagian lantaran hal tadi, maka peradilan Timor Leste merupakan ’skandal total’ kata David Cohen, direktur Pusat Studi Kejahatan Perang Berkeley di Universitas California. ÒApakah yang salah ? Di mana anda harus mulai ?’ kata Cohen mengenai sistim peradilan Timor Leste.

’Tiada kecakapan. Korupsi, Napotisme, Kurang pengawasan, Kurang akuntablitas. Bahasa Portugis. Semua rencana undang-undang hanya ada dalam bahasa Portugis dan 95 persen dari penduduk tidak bisa membacanya’.

Sebuah isu lain yang mendasar ialah pemilikan tanah di suatu negeri di mana sengketa-sengketa membawa kepada kekerasan, bahkan pada masa kebanyakan surat sertifikat dan catatan telah dihancurkan. Sengketa-sengketa ini adalah salah satu dari akar-akar masalah seperti pengangguran dan perpindahan tempat penduduk, kata Katherine Hunter, wakil Asia Foundation, sebuah LSM di Timor Leste.

Dalam pemilu 30 Juni yl 14 parpol bertanding untuk 65 kursi parlemen. Dalam kampanye orang-orang yang dahulu kawan seperjuangan saling berantam dan mengkritik. Mantan PM Mari Alkatiri berkata tentang Xanana Gusmao ’Dia masih berpikir dia komandan gerakan perlawanan dulu. Prinsipnya ialah mencoba mengkontrol semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi lebih baik saya berhenti ngomong tentang Xanana’. Pemilu belumlah membawa kemakmuran, tapi rakyat Timor Leste rupanya masih punya harapan, tulis Seth Mydans.