Sistem Pengamanan Presiden Ternyata Juga Bisa ” Dijebol”

Tanggal 29Junii 2007 pasti akan dikenang warga Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, terutama aparat keamanan setempatbaik TNI maupun Polri sebagai hari yangmenyedihkan karena ada pertunjukan tari liaryang dilakukan anggota serta simpatisan kelompokseparatis “Republik Maluku Selatan atau RMS justru dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, Menko Pohukam Widodo Adi Sucipto, Kepala Badan Intelejen Negara(BIN) Syamsir Siregar serta Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu.

Yudhoyonotiba di Ambonhari Kamis sore (28/6)untuk menghadiri acara peringatan HariKeluarga Nasional atauHarganas pada Jumat( 29/6) serta meresmikan Pasar Ikan Higienis serta Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UNiversitas Pattimura Ambonpada Kamis.

 Ketika Kepala Negaratiba di Lapangan Merdeka Jumat pagi pukul 09.00 Waktu Indonesia Timur atau pukul 07.00 WIB, hujan sedang turun dengan lebat-lebatnya. Namungejala alam tersebuttidak dihiraukan Presidenyang juga didampingi Menteri Negara PemberdayaanPerempuan Meutia Hatta Swasono serta Mendiknas Bambang Sudibyo.

Acara pertama peringatan Harganas ke-14 ini adalah pagelaran tari tradisional Malukuyang dilanjutkan dengan laporan Gubernur Maluku Karel albert Ralahalu tentang kegiatan memperingati Harganas.

Namun, belum selesai laporan kepala daerah Maluku itu, tiba-tiba muncul sekitar 20 orang di tengah-tengah Lapangan Merdeka yang membawa bambu runcing yang memang tajam sambil berteriak -teriak.

Ribuan hadirin mula-mula tidak mempersoalkan kehadiran mereka, karena dikira bahwa ini adalah tarian tahap kedua apalagi mereka berusaha menampilkan tariantradisional yang sangat kesohor, Cakalele.

Namun, kemudian panitia dan aparat keamanan tiba-tibamerasa ada yang tidak beres dengan kehadiranpemudatanpa bajuitu, karenaTarian Cakalele itu sama sekali tidak tercantum dalam jadwal acara yangjuga dihadiri sejumlah duta besar dan diplomat dari negara-negara sahabat.

Karena itulah, kemudian muncul beberapa anggota panitia dan petugas Polda Maluku untuk mengusir merekatengahdarilapangan karena telah menjadi tontonan yang tidak dikehendaki. Ternyata setelahdiselidiki mereka itu adalah anggota dan simpatisan kelompok terlarang RMS itu.

Menko Polhukam Laksamana Purnawirawan Widodo AS yang pernah menjadi Panglima TNIkemudian berbisik-bisik denganYudhononodan langsung meninggalkan panggung VIP. Begitu juga Kepala BIN Syamsir Siregar.

“Mana panglima, mana panglima ,” kata Syamsir yang juga pernah menjadi Pangdam III Siliwangi serta mantan Kepala Badan Intelejen dan Strategis(BAIS) Mabes TNI.

Pangdam Pattimura adalah Mayjen TNI Sudarmaidy Subandy sedangkan Kapolda Maluku adalah Brigjen Polisi Guntur Gatot Setyawan

Para penari liar tersebut ternyata juga membawa spanduk RMS.Namun untung saja, spanduk tersebut belum sempatdibukadi depan Presiden, para menteripara pejabat tinggi pusat dan daerah karena terburu diamankan para petugas keamanan TNI dan Polri.

Sampai Jumat, sedikitnya 35 orangtelah diperiksa dan ditahanoleh pihak yang bewajib. Namun belum diketahui pasal-pasal hukum apa yang akan dikenakan atau dituduhkan kepada mereka.

 

Prosedur pengamanan presiden

Pengamanan seorang presiden ditangani oleh badan pelaksana tingkat pusat yang bernama Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres yang Markas Komando-nya ada di Jalan Tanah Abang II Jakarta Pusat. Pasukanini terbagi atas tiga kelompok atau grup yaitu Grup I adalah untuk pengamananpresiden dan keluarga,Grup 2 untuk mengamanan wakil presiden serta Grup 3 adalah untuk mengawal tamu-tamu negara baik presiden maupun perdana menteri.

Namun , pada dasarnya kegiatan mereka bersifat rahasia karena melakukan operasi militer nonperang. dan kegiatan mereka baru terasa oleh umum jika jalan -jalan ditutup karena ada presiden, atau wakil presiden yang akan melewati jalan tertentu.

Sementara itu, jika presiden atau wapres akan menghadiri acara pada satu tempatumum baik yang tertutup seperti gedung atautempatterbukaseperti lapangan maka kehadiran prajurit-prajurit Paspampres baru terlihat terutamakarena mereka harus memeriksa semua pengunjung dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengetahui apakah seseorang itu membawa senjata tajam atau tidak.

Jika presiden atau wakil presiden –terutamaakan menghadiri acara di luar istana misalnyadi Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta ataupun Lapangan Merdeka Ambonmaka pada dasarnya penangananpengamanan fisik dilakukan oleh kodam sertapolda setempat , karena tidak mungkin Paspampres mengerahkan ratusan anggota serta berbagai peralatan mereka , demi alasan efisisensi.

Maka jika terjadi kasus bobolnyasistempengamanan presiden atau wakil presiden seperti yang terjadi hari JUmat di Lapangan Merdeka Ambon — justrudi depan Presiden Yudhoyono sendiri — maka yang pertama-tama harus dipertanyakan adalah kemampuanaparat Kodam Pattimura dan Polda Maluku.

Kegiatan pengamanan bagi presiden dan wakil presiden tidak hanya dilakukan secara fisik dengan mengerahkan pasukanberseragam dan bersenjata lengkap tapi jugamelalui operasi intelejenuntuk mendeteksi ada tidaknya upaya untuk menganggu atau menghambat kehadiran orang nomor satu dan duadi negara itu.

Para penanggung jawab keamananbisasaja berdalih bahwa karena keterbatasan mereka makatidak mungkin dilakukan operasi intelejen dan pengamanan terbuka secara besar-besaran. Namun pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembunuhan atau upaya pembunuhanterhadap Perdana Menteri India Nyonya indira Gandhi serta PresidenMesir AnwarSadatdi tenpat terbuka harus menjadipelajaran berharga sekalibagi orang-orang yang mendapat amanah untuk mengamankan kunjungan presiden atau wakil presiden.

Jika misalnya pada kasus “insiden Lapangan Merdeka Ambon” ada penari liar yang berusaha melemparkan tombak tajamke arah PresidenYudhoyono–sekalipun tidak mengenai sedkitpuntubuhsang Kepala Negaraatau misalkan saja dia melemparkan sebuah sendal, maka bisa dibayangkan kegemparan atau kehebohan luar biasa yangbakal terjadi.

Mudah-mudahan kasus Ambon ini dijadikanpelajaran yang sangat berharga dan baik bagi para jenderal TNI dan Polriyang sedang mendapat amanahuntuk mengamankan kunjungan presiden atauwakil presiden ke satu lokasi untuk memperbaiki sistem keamanan tanpa perlu melakukan tindakan keras sertaberlebihan kepada mayoritas warga masyarakat yang justru tulus dan ikhlas ingin melihat langsung pemimpin-pemimpin mereka , apalagi di daerah yang jarang sekali didatangi presiden atau wakil presiden. (ant/ Arnaz Ferial Firman)