Penuntasan Kasus BLBI Jadi Momentum Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA ( Berita ) : Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPP-IPHI), Haposan Hutagalung, SH, menegaskan penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan momentum keberhasilan pemberantasan korupsi.

Untuk itu,langkah  yang diterapkan Jaksa Agung Hendarman Supandji mendahulukan pengusutan 3 kasus  dari 8 kasus BLBI pantas didukung semua pihak.

“Mari kita dukung demi penengakkan hukum dan wibawa bangsa ini,” ujar pengacara kondang alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (FH-USU) ini menjawab Berita, Jumat (29/06)  menanggapi langkah Kejagung mengusut kasus BLBI.

Menurut putra kelahiran Tarutung ini, kasus BLBI tidak hanya tindak pidana korups yang memperburuk citra  penegakkan hukum, tetapi kasus BLBI ini  membuat citra bangsa dan negara hancur.

“Bayangkan, akibat kasus ini bank dunia dan negara donatur sudah kurang percaya  sebab kasus BLBI membuktikan bobroknya moral para pejabat. Kalau bisa negara ini pun mau dijual ,” tandasnya.

Mengusut kasus BLBI memang harus mempunyai prioritas, sehingga penanganannya fokus dan tuntas. kalau 8 kasus BLBI bersamaan diusut bisa jadi pengusutan akan lama, tetapi dengan membuat prioritas pengusutan  yang diawali dengan 3 kasus BLBI maka tim penyidik akan lebih fokus.

Haposan yakin sosok Hendaman Supandji sebagai aparat penegak hukum yang berani dan konsisten, tidak akan bisa diintervensi oleh kekuatan manapun.

“Ketenangan dan wibawa Hendarman sudah teruji, dan kita harapkan sikap beliau tidak kendur sebaliknya akan makin berani demi penangakan hukum sebagai salah satu agenda utama reformasi,” ujar Haposan Hutagalung.

Sementara  Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Djonggi Simorangkir mengakui pemberantasan korupsi bukan semudah membalikkan telapak tangan, apalagi kasus korupsi itu bersinggung dengan orang-orang besar.

“Pemberantasan korupsi  di era Pemerintahan SBY-JK masih menebar aroma  “tebang pilih,” kata Djonggi Simorangkir.

Disamping itu  Dia juga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum independen dan tidak lepas dari intervensi.

Djonggi Simorangkir  berpendapat, perlu ada kajian yang serius mengenai eksistensi  KPK yang kinerja KPK belum maksimal. (aya)