Brigade Pemburu Koruptor Dibentuk Sangat Tepat, Perlu Dukungan

Sejumlah tokoh Islam dan organisasi massa(Ormas) di Jakarta Rabu 6 Juni 2007 mengumumkan dibentuknya Brigade Pemburu Koruptor (BPK) yang akan mencari dan menyerahkan koruptor kepada aparat penegak hukum.

Kata Komandan BPK  Nunarman, BPK dibentuk dari kegelisahan pribadi yang melihat memberantas koruptor yang dilakukan  pemerintah masih bersifat tebang pilih. Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

Saya selaku rakyat biasa, tentu mendukung  terbentuknya BPK ini. Dengan harapan BPK tidak disimpangkan kearah yang lain seperti halnya banyak dari organisasi yang melakukan demikin. Termasuk juga reformasi sudah mulai dibengkokkan Ibarat pemeriksa, mulanya tegas, ujung-ujungnya pendekatan dan uang.  Seperti petugas inspektorat yang rajin menjalankan tugas, tapi korupsi dan penyimpangan lain masih tetap jalan. Mengapa? Karena petugas memanfaatkan kerjanya untuk mendapatkan uang.

Orang Indonesia termasuk banyak yang gelisah melihat/mengetahui adanya korupsi tanpa ditindak. Jika penjahat keuangan negara itu adalah kenalan apalagi kerabat, pasti akan dibelanya sekalipun dia penegak hukum. Disitulah makanya penegakan hukum, masih sulit di Indonesia dengan benar dan tepat. Masih memantau.siapa deking/kenalan penjahat itu.

Itu pula makanya sebelum melakukan kejahatan mereka mencari-cari deking. Sebagai contoh kejahatan ilegal loging, penyelundupan dan lainnya, memperbanyak teman,baru lakukan kejahatan. Ingat mengenai BLBI yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan. Satu sebab adalah mereka punya kenalan pembesar negeri ini dan banyak uang yang hendak mereka bagi-bagi.

Komandan BPK ini harus mencari petugasnya yang benar-benar jujur,  tegas dan terampil. Jangan nanti seperti BPK( Badan Pemeriksa Keuangan) yang diperiksa, semua berjalan lancar dan tertib. Tugas aslinya tidak berjalan, uang honor dan tunjangan jabatan tetap tinggi. BPK selaku pemburu, tidak lari dari rugas membantu pemerintah/aparat negara, bukan jadi alat negara yang tidak terdaftar.

Untuk petugas pemburu, bukan pendidikan yang diutamakan namun diperlukan, tapi kejujuran, itikad baik dan keberanian lebih diutamakan. Tinggi pendidikan pun sekarang, sudah banyak terperosok kepada kejahatan. Pendidikan tinggi jadi topeng berbuar jahat.

Partai politik dan organisasi masyarakat perlu mendukung upaya pemburuan penjahat koruptor ini, karena nampaknya pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalahnya secara cepat. Koruptor sudah seperti mafia bersubahat sama-sama merongrong negara dari segala penjuru dan tempat. Rakyat harus membantu pemerintah apakah perorangan atau organisasi. Pemerintah tidak boleh lagi dibiarkan begitu saja dalam upaya memberantas korupsi. Sembilan tahun reformasi, seperti tidak cukup waktu untuk pemerintah.

Pemerintah pun jangan pula menganggap BPK baru ini sebagai saingan yang menindihi petugas negara. Jika sikap ini muncul dapat terjadi pemburuan koruptor terhalang. Yang terpenting orang BPK tidak sembarang tuduh. Lengkapi dulu data yang akurat, baru usut dan serahkan kepada  polisi/jaksa. Jika dalam tempo 10 hari atau sebulan tidak diusut, umumkan dan serahkan kepada presiden. Pemerintah tidak mau mengusut, ramai-ramai masyarakat membawa petugas negara untuk menangkapnya.

Semoga tugas pemburu koruptor ini dapat berjalan baik, tidak sekadar popularitas dan ditakuti. Jujurlah, semua karena gelisah, pemerintah perlu dibantu untuk memerangi penjahat keuangan negara itu.  Koruptor harus diburu,karena mereka adalah penjahat yang merupakan musuh negara terlebih rakyat yang cinta pembangunan negara Bagaimana pak SBY, Agung Laksono dan Jaksa Agung? Diperlukan bantuan mereka ini bukan? [ Marihot Siagian di Glugur Medan ]