Korupsi Berarti Penjahat, Melawan Reformasi

Korupsi yang merupakan kejahatan menguras keuangan negara, masih terus terjadi walaupun sudah sembilan tahun reformasi. Korupsi adalah bagian terpenting dari tuntutan reformasi makanya pemerintahan orde baru yang dipimpinan Soeharto selama 32 tahun, ditumbangkan dengan pengorbanan nyawa manusia.Perbuatan jahat ini merupakan tantangan bagi pencetus reformasi dan mendukungnya.Jika kejahatan keuangan negara ini masih terus terjadi dan dibiarkan berlanjut, berarti penentang reformasi semakin kuat dan bertambah-tambah. Demikian rangkuman berita dari berbagai surat kabar terbitan Medan.

Saya selaku rakyat biasa yang tinggal di Medan, sumgguh prihatin, menyimakberita di surat kabar dan TV belakangan ini. Korupsi terjadi di hampir semua daerah. Seakan-akan mereka bersekongkol untuk menghancurkan negara ini. Jaksa nakal pun bertambahjuga satu bukti perlawanan terhadap tujuan reformasi dalam penegakan hukum. Demikian juga kepala daerah, yang telah bersumpah dan

berjanji ketika kampanye tidak akan melakukan kejahatan uang negara. Akan melakukan pembangunan untuk rakyat dengan baik. Rupanya apa yang terjadi setelah duduk dalam kursi empuk itu? Lupa daratan yang kemungkinan akan berenang di darat sampai perutnya terkikis dan pecah.

Cukup apa senangnya kapala daerah di Indonesia. Gaji, biaya rumah tangga dan uang tamu ditanggung daerah melalui APBD. Lain lagi uang dari dana pembangunan yang diberikan kontraktor melalui kepala dinas. Karena tak beres pembagian bupati dan wakilnya pun retak Tapi apa yang harus dikatakan, biaya kampanye, uang meloloskan diri agar boleh calon dari partai politik dan DPRD sudah keluar dan cukup banyak. Apa bayarnya? Serba sulit mengatakan terhadap kepala daerah di Indonesia. Lain lagi untuk meladeni pejabat yang datang ke daerah. Semua harus diladeni dari pusat mau pun di daerah.

Katanya tak ada permainan uang dalam Pilkada, ini hanya sekadar omongan. Yang kenyataan permainan uang sudah main kasar. Banyak uang yang ditabur, terbuka pintu untuk menang. Rakyat pemilih sudah tidak peduli lagi siapa yang akan dipilih. Pokoknya terima uang dari semua calon, sama dengan menerima baju kaos. ketika kampanye. Inilah cara partai politik untuk mendidik rakyat berpolitik. Uang, uang melebihi sistim kapitalis Inilah sebagian dari yang titentang oleh reformasi. Tapi semua calon pejabat kepala daerah melanggar ketentuan itu. Penegak hukum mengenai hal itu yakni KPU seperti tidak mau tau, hanya sekadar omong telah terjadi pelanggaran aturan.

Saya selihat pemerintah sekarang tidak mampu mengendalikan untuk meluruskan cita-cita reformasi. Korupsiharus dicegah bukan sekedar ditindak dan didikejar penjahatnya. Bagaimana yang tidak sempat ditindak dan tidak dapat dikerjar dan ditangkap?.

Loloslah mereka dan tidak dikatakan koruptor karena tidak ada keputusan pengadilan. Banyak penjahat keuangan negara masa orde baru tapi tidak dapat disebut koruptor karena belum ada keputusan pengadilan negeri.

Bagaimana pak SBY, Ketua DPR dan Jaksa Agung apa tidak difikirkanbagaimana mencegah kejahatan keuangan negara ini.? Sudah cukupkah dengan cara menangkap dan mengadili. Apakah dihukum atau tidak terserah pada hakim. [ Marihot Siagian di Glugur Medan ]