Pemberantasan Korupsi MasihTetap Tebang Pilih

Kasus korupsi di Indonesia semakin parah, sementara penanganannya masih belum jelas arahnya. Yang kelihatan hanya kasus-kasus kecil sehingga mantan ketua MPR Amien Rais melihat rapor Presiden SBY merah dalam konteks penegakan hukum dan mensejahterakan rakyat. Sistem yang dipakai baru sebatas tebang pilih.

Merebaknya kasus korupsi bukan hal baru. Sejak masa Orde Baru sudah menggurita dan kini semakin membudaya sehingga upaya memberantasnya sangat amat sulitnya.Bahkan, ada oknum polisi, oknum hakim dan oknum jaksa yang memilih menerima sanksi ketimbang berlaku jujur. Dengan ber-KKN dengan pelaku kejahatan mereka bisa hidup senang. Punya harta berlimpah, mobil mewah sampai tiga, rumah di kompleks Pondok Indah, anak bisa sekolah sampai ke luar negeri.

Memberantas korupsi memang sangat dibutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya dari satu pihak tetapi juga dari seluruh elemen. Memberantasnya harus dengan cara bagaimana lingkungannnya juga memberi kesadaran bahwa yang dilakukan para pelaku adalah sesuatu yang salah. Tentunya dengan memberi kesadaran bahwa dampak dari yang mereka lakukan adalah sangat tidak baik, kesadaran dari para pelaku korupsi tentunya akan segera dapat tersadar untuk tidak melakukan korupsi. Ingatlah, membangun negeri ini dibutuhkan kesadaran orang-orang yang tidak mau berbuat curang. Mungkin contoh yang dilakukan China yang sudah sering diperlihatkan dapat menjadi renungan bagi kita semua.

Di China kasus korupsi bisa ditekan, mengapa? Tidak lain karena penegakan hukumnya tegas. Pejabat tinggi negara pun dihukum mati sehingga menakutkan bagi pejabat yang lain.

Banyak kasus korupsi yang merugikanbbangsa, negara dan masyarakat.Terlihat darikerusakan yang terjadi di Indonesia saat ini. Segala struktur rusak akibat dari ulah manusianya. Dan sangatlah menyedihkan kiranya saat terungkap kiranya korupsi di Indonesia semakin subur pasca runtuhnya rezim orde baru. Modus utama korupsi adalah penyalahgunaan anggaran dan penggelembungan harga (mark-up). Modus-modus korupsi ini menjadikan anggaran pemerintah menjadi target. Itu diungkapkan Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Johanes Danang Widoyoko saat menjadi pembicara di Medan, Selasa (29/05).

Kalau dilihat cukup besar dampak dari korupsi yang dilakukan oknum di negara ini. Sebagaimana iklan yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di baliho-baliho yang ada di beberapa sudut Kota Medan, terlihat seorang anak pemulung yang masih berusia sekolah yang duduk di tengah gunungan sampah. Dalam tulisan di dalam iklan itu jelas terpampang bahwa kursinya dirampas oleh pelaku korupsi.

Cukup banyak sudah contoh-contoh yang terjadi di negara ini sebagai dampak dari kegiatan korupsi. Di Simeulue, seminggu belakangan beredar isu kalau pembangunan gedung-gedung sekolah dimanipulasi. Kemudian juga masih banyak sekolah-sekolah yang bangunannya rusak padahal sebelumnya sudah diperbaiki. Lalu ada sekolah yang muridnya terpaksa duduk bergantian akibat ketidakcukupan sarana pendukung di sekolah itu.

Sangat ironi kiranya yang terjadi di negara sebesar ini. Apakah sudah sedemikian parahkah kondisi nurani bangsa ini sehingga persoalan mendasar sering kali terabaikan. Apakah nurani bangsa ini lebih berpihak kepada keuntungan dan mengejar kekuasaan semata. Padahal semangat reformasi yang digulirkan para mahasiswa pada tahun 1998 jelasnya adalah bagaimana mengubah wajah bangsa ini dari belenggu korupsi. Namun kenyataan kemudian, korupsi di negara ini semakin menjadi-jadi. Boleh dikatakan korupsi sudah menjadi hal biasa. Kalaupun ada upaya memberantasnyahanya pada kasus kecil,atau sistem tebang pilih walau presidennya sudah berulang kali berganti. Hal ini sungguh memprihatinkan kita.=