Kasus Aliran Dana DKP, KPK Perlu Minta Keterangan KPU

Yogyakarta ( Berita ) : Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Sofian Effendi mengatakan, untuk mengusut tuntas kasus aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan (KPK) ketika berlangsung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu minta keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dalam kasus aliran dana DKP, KPU adalah pemegang kunci karena semua data menyangkut kampanye pilpres ada pada KPU,” katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (30/05).

Ia mengharapkan KPU dapat menyajikan berbagai data terutama mengenai aliran dana DKP pada Pilpres 2004. KPK harus menindaklanjuti kasus aliran dana DKP tersebut. “Saya kira KPU tahu aliran dana itu,” katanya.

Menyinggung kembali pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Ketua MPR Amien Rais, Sofian mengatakan sikap Amien Rais yang tidak membawa kasus dana DKPke ranah politik, cukup tepat.

“Jika kasus itu dibawa ke ranah politik, akan sangat berbahaya. Kasus ini memang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum,” kata mantan Rektor UGM ini.

Menurut dia, kalau Amien Rais meneruskan konfliknya dengan Presiden Yudhoyono, terutama di media massa, masyarakat akan resah, karena itu biarkan hukum yang menyelesaikan kasus ini.

“Ini salah satu sikap kenegarawanan Amien Rais,” kata Sofian. (ant)