Darwin ( Berita ) : Pemerintah Indonesia memprotes keras perlakuan tidak sopan dua polisi Australia yang memanfaatkan kedatangan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Sydney untuk menyampaikan surat panggilan menghadiri pemeriksaan jaksa “Coroner Inquest” kasus “Balibo Five” 1975 kepadanya dengan cara masuk ke kamar hotelnya dengan menggunakan kunci master kamar hotel.

“Besok kita meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas masalah ini ke DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) di Canberra,” kata Juru Bicara KBRI Canberra, Dino Kusnadi, yang dihubungi Wartawan dari Darwin, Selasa (29/05) malam.

Dino mengatakan, akibat insiden yang terjadi di kamar Hotel Shangri-La Sydney No3107 tempatnya menginap itu, Gubernur Sutiyoso dan rombongan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengunjungi Sydney sebagai tamu Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW) itu mempercepat kunjungannya.

“Pak Sutiyoso dan rombongan sudah pulang ke Jakarta via Singapura dengan pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Sydney, Selasa malam Pukul 22.00 waktu setempat. Dengan demikian beliau membatalkan rencana kunjungannya ke Canberra pada 30 Mei,” katanya.

Menyinggung tentang kronologis kejadian, Dino mengatakan, kedua orang polisi itu menemui Gubernur Sutiyoso yang sedang berada di kamarnya dengan menggunakan kunci master (master key) hotel kendati yang membukakan pintu kamar itu adalah seorang petugas hotel yang mendampingi mereka.

“Kejadian itu terjadi sekitar Pukul 16.00 waktu Sydney. Gubernur Sutiyoso tidak bersedia ditemui dan meminta ajudan untuk menemui kedua polisi ini di luar kamar. Gubernur Sutiyoso yang meminta mereka keluar,” katanya.

“Di situlah baru diketahui tujuan kedua polisi itu untuk menemui dia. Gubernur Sutiyoso merasa tersinggung karena keberadaannya di Sydney adalah sebagai tamu pemerintah New South Wales, dan penyerahan surat pemanggilan itu sama sekali tidak ada dalam daftar acara beliau,” katanya.

Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu TM Hamzah Thayeb sempat mengikuti sesi pertama pertemuan menteri energi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Darwin, Selasa pagi hingga siang.

Namun Dubes Thayeb meninggalkan Darwin, Selasa siang, untuk kembali ke Canberra guna menyambut kedatangan rombongan gubernur tanpa mengetahui adanya kejadian ini sebelumnya.

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Sydney, seperti dikatakan Konsul Bidang Ekonomi Konsulat Jenderal RI Sydney, Kusno Wibowo Mazwar, dalam penjelasannya kepada Wartawan 25 Mei lalu, bertujuan untukmenandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandakan pengaktifan kembali kerja sama “provinsi kembar” (sister province) dengan Negara Bagian New South Wales.

“Agenda utama Pak Sutiyoso selama berada di Sydney dari 27 hingga 29 Mei adalah mengaktifkan kembali kerja sama ‘sister state/province’ antara DKI Jakarta dan NSW,” katanya.

Kerja sama “provinsi kembar” itu sebenarnya telah pernah dijalin tahun 1994 namun belum terlaksana secara penuh karena berbagai kendala, seperti pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakartan dan krisis ekonomi 1997, katanya.

Kusno mengatakan, selama beberapa hari kunjungannya di Sydney itu, selain bertemu Kepala Pemerintah (Premier) NSW, Morris Iemma, dan sejumlah pejabat terkait NSW lainnya, Sutiyoso juga bertemu kalangan pengusaha Australia dan Indonesia di kota terpadat dan terbesar Australia itu.

Terkait dengan kasus Balibo Five, Mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, yang memberikan keterangan di Pengadilan Glebe Coroners, Sydney, 8 Mei lalu, mengatakan, dia tidak pernah melihat adanya dokumen apapun yang menunjukkan tentara Indonesia memerintahkan pembunuhan terhadap lima wartawan Australia di Balibo (Balibo Five), Timor Timur, tahun 1975 itu.

Whitlam memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan bukti terkait dengan tewasnya Brian Peters, salah satu dari lima wartawan Australia yang meninggal dalam peliputan di Timor Timur tahun 1975.

Menurut mantan politisi yang ketika menjabat perdana menteri Australia itu, satu bulan sebelum insiden itu terjadi, dia telah mengingatkan kepada salah seorang dari lima wartawan tersebut bahwa pemerintah tidak punya cara untuk melindungi mereka saat mereka bepergian ke Timor Timur.

Wartawan itu tetap saja pergi kendati ia telah menasihatinya, kata Whitlam dalam kesaksiannya di pengadilan Sydney itu.

Dikatakannya, ia pertama kali mendengar kabar kematian kelima wartawan itu lima hari setelah kejadian ketika dia diberitahu tentang “sebuah pesan militer Indonesia yang disadap” yang menyebutkan bahwa ada empat tubuh warga kulit putih di Balibo.

Whitlam mengatakan, dia tidak melihat adanya dokumen atau bahan apapun yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sedang merencanakan pembunuhan para wartawan itu dan tidak pula ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa para wartawan itu sengaja dijadikan target eksekusi.

Sejak insiden itu terjadi 32 tahun lalu ketika aparat keamanan dan sukarelawan Indonesia masuk ke wilayah Timor Timur dalam proses integrasi wilayah itu ke dalam NKRI, masalah kematian lima wartawan Australia di Balibo itu tetap diungkit.

Bahkan, nama mantan Menteri Penerangan semasa pemerintahan BJ Habibie, Yunus Yosfiah, terus terseret ke dalam pusaran masalah ini padahal ia telah membantah semua tuduhan yang menyebutkan dirinya terlibat dalam pembunuhan lima wartawan Australia yang sedang bertugas di Balibo, Timor Timur, tahun 1975 itu.

Seperti dikutip Harian Kompas edisi 23 Februari 2001, Yunus Yosfiah mengatakan, bahwa semua kesaksian dalam laporan tim PBB mengenai masalah tewasnya lima wartawan Australia itu adalah “bohong belaka”.

“Semua kesaksian itu bohong. Saya tidak pernah berjumpa dengan wartawan-wartawan itu secara langsung, apalagi membunuh mereka,” kata Letjen (Purn) Yunus Yosfiah yang ketika peristiwa itu terjadi masih berpangkat kapten.

Menurut dia, pertikaian di antara partai politik saat itu, yang mengakibatkan saling bantai di antara rakyat sipil. Sebenarnya apa yang disebut “Balibo Five”-sebutan bagi kasus terbunuhnya lima wartawan- sudah selesai pada tahun 1996. Waktu itu, pihak otoritas di Australia menganggap lima wartawan itu tertembak dalam pertempuran. Tetapi pada tahun 1998, muncul kesaksian baru yang mendorong Pemerintah Australia untuk menginvestigasi ulang. “Hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laporan pertama itu,” katanya seperti dikutip Kompas enam tahun lalu.

Penelurusan Wartawan juga mendapati adanya penegasan Duta Besar Australia untuk Indonesia tahun 1975, Richard Woolcott, bahwa pihaknya pun tidak mengetahui bahwa ada wartawan Australia atau warganegara Australia lainnya di Balibo pada waktu itu.

Timor Timur sempat berintegrasi ke dalam NKRI atas permintaan rakyat Timor Timur melalui partai-partai UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA dalam suatu deklarasi Integrasi di Balibo pada 30 November 1975.

Sejak itu, Indonesia menganggap Timor Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Indonesia. Rakyat Indonesia melalui DPR menerima petisi integrasi rakyat Timor Timur tersebut pada tanggal 17 Juli 1976. Timor Timur berdasarkan UU No. 7 Tahun 1976 ditetapkan sebagai propinsi ke-27.

Namun, PBB sejak awal tidak mengakui proses integrasi Timor Timur ke dalam NKRI itu dan tetap menganggap Portugal, penjajah Timor Timur selama lebih dari 400 tahun, sebagai administratur teritori yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut.

Setahun setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi yang akut dan berujung pada penumbangan rezim Orde Baru oleh rakyat yang dimotori mahasiswa, Indonesia dan Portugal di bawah payung PBB sepakat untuk menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur pada 1999.

PBB mengklaim bahwa sebagian besar rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia dalam jajak pendapat yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999 itu. Teritori ini resmi berpisah dari NKRI pada 19 Oktober 1999 setelah MPR-RI mengeluarkan Tap MPR No.VI/MPR/1999.

 

Tinggalkan Australia

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan rombongan mempercepat kunjungannya ke Australia setelah dua orang polisi Sydney yang bertugas untuk “Coroners Inquest” kasus “Balibo Five” 1975 secara tidak sopan menyerahkan surat undangan pemberian keterangan di pengadilan setempat.

Informasi yang dihimpun ANTARA, Selasa malam, menyebutkan, Gubernur Sutiyoso tidak dapat menerima penyampaian suratyang dihubungkan dengan penyelidikan atas kasus tewasnya lima wartawan Australia di Balibo (Balibo Five) di Timor Timur 1975 itu karena hal tersebut tidak ada dalam daftar kegiatan kunjungannya di Sydney.

Kejadian ini bermula dari datangnya dua petugas tersebut ke kamar Hotel Shangri-La Sydney tempat Sutiyoso menginap. Namun Gubernur Sutiyoso menganggap mereka tidak sopan sehingga menolak menerima surat tersebut. Akibat insiden ini, Gubernur Sutiyoso dan rombongan membatalkan kunjungannya ke Canberra pada 30 Mei.

Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu TM Hamzah Thayeb yang sempat mengikuti sesi pertama pertemuan menteri energi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Darwin, Selasa pagi hingga siang, namun Dubes Thayeb meninggalkan Darwin, Selasa siang, untuk kembali ke Canberra guna menyambut kedatangan rombongan gubernur tanpa mengetahui adanya kejadian ini sebelumnya.

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Sydney, seperti dikatakan Konsul Bidang Ekonomi Konsulat Jenderal RI Sydney, Kusno Wibowo Mazwar, dalam penjelasannya kepada ANTARA 25 Mei lalu, bertujuan untukmenandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandakan pengaktifan kembali kerja sama “provinsi kembar” (sister province) dengan Negara Bagian New South Wales.

“Agenda utama Pak Sutiyoso selama berada di Sydney dari 27 Mei hingga 29 Mei adalah mengaktifkan kembali kerja sama ‘sister state/province’ antara DKI Jakarta dan NSW,” katanya.

Kerja sama “provinsi kembar” itu sebenarnya telah pernah dijalin tahun 1994 namun belum terlaksana secara penuh karena berbagai kendala, seperti pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakartan dan krisis ekonomi 1997, katanya.

Kusno mengatakan, selama beberapa hari kunjungannya di Sydney itu, selain bertemu Kepala Pemerintah (Premier) NSW, Morris Iemma, dan sejumlah pejabat terkait NSW lainnya, Sutiyoso juga bertemu kalangan pengusaha Australia dan Indonesia di kota terpadat dan terbesar Australia itu.

Terkait dengan kasus Balibo Five, Mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, yang memberikan keterangan di Pengadilan Glebe Coroners, Sydney, 8 Mei lalu, mengatakan, dia tidak pernah melihat adanya dokumen apapun yang menunjukkan tentara Indonesia memerintahkan pembunuhan terhadap lima wartawan Australia di Balibo (Balibo Five), Timor Timur, tahun 1975 itu.

Whitlam memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan bukti terkait dengan tewasnya Brian Peters, salah satu dari lima wartawan Australia yang meninggal dalam peliputan di Timor Timur tahun 1975.

Menurut mantan politisi yang ketika menjabat perdana menteri Australia itu, satu bulan sebelum insiden itu terjadi, dia telah mengingatkan kepada salah seorang dari lima wartawan tersebut bahwa pemerintah tidak punya cara untuk melindungi mereka saat mereka bepergian ke Timor Timur.

Wartawan itu tetap saja pergi kendati ia telah menasihatinya, kata Whitlam dalam kesaksiannya di pengadilan Sydney itu.

Dikatakannya, ia pertama kali mendengar kabar kematian kelima wartawan itu lima hari setelah kejadian ketika dia diberitahu tentang “sebuah pesan militer Indonesia yang disadap” yang menyebutkan bahwa ada empat tubuh warga kulit putih di Balibo.

Whitlam mengatakan, dia tidak melihat adanya dokumen atau bahan apapun yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sedang merencanakan pembunuhan para wartawan itu dan tidak pula ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa para wartawan itu sengaja dijadikan target eksekusi.

Sejak insiden itu terjadi 32 tahun lalu ketika aparat keamanan dan sukarelawan Indonesia masuk ke wilayah Timor Timur dalam proses integrasi wilayah itu ke dalam NKRI, masalah kematian lima wartawan Australia di Balibo itu tetap diungkit.

Bahkan, nama mantan Menteri Penerangan semasa pemerintahan BJ Habibie, Yunus Yosfiah, terus terseret ke dalam pusaran masalah ini padahal ia telah membantah semua tuduhan yang menyebutkan dirinya terlibat dalam pembunuhan lima wartawan Australia yang sedang bertugas di Balibo, Timor Timur, tahun 1975 itu.

Seperti dikutip Harian Kompas edisi 23 Februari 2001, Yunus Yosfiah mengatakan, bahwa semua kesaksian dalam laporan tim PBB mengenai masalah tewasnya lima wartawan Australia itu adalah “bohong belaka”.

“Semua kesaksian itu bohong. Saya tidak pernah berjumpa dengan wartawan-wartawan itu secara langsung, apalagi membunuh mereka,” kata Letjen (Purn) Yunus Yosfiah yang ketika peristiwa itu terjadi masih berpangkat kapten.

Menurut dia, pertikaian di antara partai politik saat itu, yang mengakibatkan saling bantai di antara rakyat sipil. Sebenarnya apa yang disebut “Balibo Five”-sebutan bagi kasus terbunuhnya lima wartawan- sudah selesai pada tahun 1996. Waktu itu, pihak otoritas di Australia menganggap lima wartawan itu tertembak dalam pertempuran. Tetapi pada tahun 1998, muncul kesaksian baru yang mendorong Pemerintah Australia untuk menginvestigasi ulang. “Hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laporan pertama itu,” katanya seperti dikutip Kompas enam tahun lalu.

Penelurusan kantor berita Antara juga mendapati adanya penegasan Duta Besar Australia untuk Indonesia tahun 1975, Richard Woolcott, bahwa pihaknya pun tidak mengetahui bahwa ada wartawan Australia atau warganegara Australia lainnya di Balibo pada waktu itu.

Timor Timur sempat berintegrasi ke dalam NKRI atas permintaan rakyat Timor Timur melalui partai-partai UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA dalam suatu deklarasi Integrasi di Balibo pada 30 November 1975.

Sejak itu, Indonesia menganggap Timor Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Indonesia. Rakyat Indonesia melalui DPR menerima petisi integrasi rakyat Timor Timur tersebut pada tanggal 17 Juli 1976. Timor Timur berdasarkan UU No. 7 Tahun 1976 ditetapkan sebagai propinsi ke-27.

Namun, PBB sejak awal tidak mengakui proses integrasi Timor Timur ke dalam NKRI itu dan tetap menganggap Portugal, penjajah Timor Timur selama lebih dari 400 tahun, sebagai administratur teritori yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut.

Setahun setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi yang akut dan berujung pada penumbangan rezim Orde Baru oleh rakyat yang dimotori mahasiswa, Indonesia dan Portugal di bawah payung PBB sepakat untuk menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur pada 1999.(ant)