Banda Aceh ( Berita ) : Â Pemerintah Aceh masih bisa membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), meskipun Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 sebagai salah satu landasan konstitusional pembentukan KKR telah dibatalkan melalui “judical review” oleh Mahkamah Konstitusi.
“Pemerintah Aceh masih bisa membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA),” kata Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten-I Setwilprov, Yusuf Sulaiman pada seminar percepatan pembentukan KKR di Banda Aceh, Selasa [15/05].
Dikatakan, dirinya sepakat pembentukan KKR Aceh perlu segera mungkin dilakukan dalam rangka mendorong proses perdamaian secara tuntas terutama di tingkat masyarakat yang telah terbelah, karena konflik berkepanjangan.
Selain itu, lanjut Gubernur, pembentukan KKR Aceh juga untuk mendorong upaya penegakan HAM di Aceh dan korban dari berbagai pelanggaran HAM untuk mendapatkan hak-haknya berupa rehabilitasi dan kompensasi.
Sehubungan dengan itu, Pemerintah dan DPRD Aceh akan duduk bersama membicarakan mekanisme dan tata cara pembentukan KKR, yang merupakan salah satu pasal UUPA.
 “Memang dalam mengimplementasikan UUPA, kita membutuhkan sejumlah peraturan pelaksananya, baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, qanun(perda, red) provinsi, keputusan gubernur, qanun kabupaten/kota, dan sejumlah qanun keputusan kabupaten/kota,” ujar Gubernur Irwandi.
Gubernur mengakui, banyak kendala dan rintangan dalam mempersiapkan sesegera mungkin sejumlah peraturan pelaksana UUPA tersebut, apalagi saat ini secara politis Aceh berada pada tahapan transisi setelah MoU Damai Helsinki dan Pilkada 11 Desember 2006.
Karena itu, saat ini Pemerintah Aceh beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya terus melakukan pengawalan terhadap sejumlah produk hukum terkait UUPA yang akan dikeluarkan Pemerintah Pusat, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, katanya.
“
