Bandung ( Berita ) : Sekitar 28.525 perempuan dari 20,24 juta perempuan di provinsi Jawa Barat rawan sosial ekonomi (data BPS Jabar 2006) dan membutuhkan penanganan yang komprehensif serta terpadu.
“Jumlah perempuan yang rawan sosial ekonomi terus bertambah dan akan terus bertambah bila tidak ada langkah strategis yang nyata untuk mengentaskannya,” kata Kepala Sub Dinas Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Hamas Ichsan dalam diskusi “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (10/05).
Ia mengakui, cepatnya perubahan dan dinamika sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat memaksa sebagian dari kaum perempuan terkendala dalam menjalankan perannya yang berakibat mereka terpaksa berada pada garis rawan sosial ekonomi.
“Kaum perempuan masih memiliki peluang yang terbatas dalam mengakses kesempatan, sumber dan fasilitas dalam masyarakat,” katanya.
Ia menyatakan, dari seluruh perempuan di Jabar itu, kenyataan menunjukkan masih ada perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan wanita (trafficing). Selain itu tidak sedikit kaum perempuan harus melakukan tugas ganda menjadi tulang punggung keluarganya.
“Krisis sosial ekonomi serta perkembangan politik, baik nasional maupun regional, sangat berpengaruh terhadap posisi perempuan,” katanya.
Permasalahan lain yang dihadapi Jabar, kata Hamas, masih cukup tingginya angka anak yang bermasalah. Menurut data BPS tahun 2005, jumlah anak usia 0-18 tahun yang bermasalah di provinsi itu tercatat 441.053 orang dari jumlah keseluruhan anak Jabar 14,78 juta orang.
“Jumlah anak terlantar menempati peringkat pertama, disusul anak atau remaja putus sekolah, anak cacat dan anak jalanan,” kata Hamas.
Menurut data terakhir di Dinas Sosial Jawa Barat, jumlah anak terlantar di provinsi itu 339.097 orang, anak jalanan 20.655 orang, anak korban trafficing 158 orang, anak cacat 28.392 orang, anak korban narkoba 857 orang, anak nakal 6.697 orang, anak/remaja putus sekolah 45.215 orang dan anak korban kekerasan 2.055 orang.
“Upaya yang dibutuhkan adalah meningkatkan kondisi sosial yang dinamis guna mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan anak secara maksimal, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan,” katanya.
Selain itu juga mewujudkan hak-hak anak agar tumbuh kembang secara wajar.
“Tak kalah penting upaya menambah pengetahuan dan kemampuan guna meningkatkan kepercayaan diri serta kemandirian perempuan dan anak,” katanya. (ant)
