TPL Butuh 1,1 Juta Meter Kubik Kayu

MEDAN ( Berita ) : Pabrik PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) di Porsea membutuhkan sekira 1,1 juta meter kubik kayu per tahun untuk menghasilkan lebihkurang 200 ribu ton pulp baik sebagai bahan baku industri kertas maupun bahan baku industri rayon untuk industri tekstil.

Direksi PT TPL Tbk Juanda Panjaitan, SE didampingi Ir Firman Purba mengatakan hal itu kepada Komisi B DPRD Sumut diketuai Drs Ahmad Hosen Hutagalung, SAg, pada akhir kunjungan kerja dua hari di HTI Aeknauli, dekat Parapat kemarin.

Hosen didampingi sejumlah anggota Komisi B, Ir Tosim Gurning (Wakil Ketua), Ir Tonnies Sianturi (Sekretaris), Drs Pangihutan Siagian, Ir Taufan Agung Ginting, Fahrijal Dalimunthe SAg, Hj Riri Kartini Bertauhid, Amd, Rafriandi Naution SE, MT dan Sobambowo Bu’ulolo mengunjungi industri pulp TPL di Porsea. Ikut serta pada peninjauan itu Wakil kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Ir Yarwoto.

Di Porsea, para anggota Dewan memperoleh penjelasan dari para Direksi TPL yakni Mulia Nauli, Juanda Panjaitan, SE dan Ir Firman Purba mengenai operasional pabrik, baik mengenai proses produksi di pabrik dengan konsep produksi bersih (cleaner production), maupun pembangunan HTI dengan filosofi pengelolaan hutan secara lestari dan berkesinambungan (sustainable forst management) serta peduli pada masyarakat melalui program pemberdayaan community development (CD) dan kemitraan bisnis.

Komisi B juga memperoleh informasi lengkap mengenai pembibitan (mampu menghasilkan 1,8 juta bibit per bulan), penanaman, perawatan dan pemanenan yang melibatkan lebih dari 200 pengusaha lokal yang mempekerjakan sekitar 5.000 orang.

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) TPL memiliki luas 269.060 hektar dan tersebar di delapan kabupaten (Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat dan Tapanuli Selatan), tetapi hanya sekitar 63 ribu hektar saja yang dapat dikembangkan menjadi HTI atau ‘kebun eucalyptus’ sebagai sumber bahan baku abadi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut TPL membangun HTI dengan eucalyptus, jenis tanaman yang cepat tumbuh dan kaya serat sebagai andalan.

Komisi B DPRD Sumut, kata Hosen, menilai pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) Porsea sudah bagus karena nyatanyata dapat memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Setelah menyaksikan HTI eucalyptus dengan berbagai variasi usia (3 bulan hingga 3 tahun) di Aeknauli, Hosen menegaskan, konsep HTI TPLsudah sangat bagus. Ia mencatat banyak perkembangan positif antara hutan yang ia saksikan tahun lalu selaku anggota komisi B dengan apa yang ia lihat sekarang ini.

 Hosen Hutagalung juga mengaku tertarik dengan konsep pengalokasian dana 1 persen dari hasil penjualan bersih (net sales) setiap tahun untuk membiayai program CD di delapan kabupaten tanpa dipengaruhi oleh keadaan untung atau rugi.

“Tidak berlebihan kalau CD ini sangat membahagiakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan,” katanya sambil mengemukakan kesepahamannya dengan pendapat rekannya sesama anggota DPRD Sumut, Syahrul M Pasaribu.

Syahrul, anggota Komisi D (membidangi lingkungan hidup) barubaru ini menyimpulkanbahwa besaran CD TPL 1 persen dari net sales secara matematis lebih tinggi dari dana CD 5 persen dari keuntungan (revenue) seperti dialokasikan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT Perkebunan Negara.Ketika itu Syahrul berpendapat, konsep CD TPL dapat dijadikan acuan bagi perusahaan lain. “Menyumbang dalam keadaan merugi tidaklah mudah,” kata Hosen.

Mulia Nauli menambahkan hingga periode 2005 TPL telah mengeluarkan dana CD tahunan sekitar Rp18,5 miliar dan besaran dana CD 2006 yang akan dikeluarkan pertengahan tahun ini berkisar Rp7,5 miliar. Angka pastinya masih menunggu laporan dari akuntan publik.

Protap

Selain HTI dan CD, para anggota Komisi B ternyata juga menaruh perhatian terhadap berbagai hal aktual, misalnya Rafriandi Nasution menanyakan posisi TPL terhadap rencana pembentukan Protap (Provinsi Tapanuli), bagaimana mekanisme penyaluran dana CD serta kaitannya dengan Tim Independen, serta isu penebangan kemenyan di kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan.

Tentang Protap, Mulia Nauli menegaskan sebagai institusi bisnis murni, TPL akan mengikuti apapun yang menjadi keputusan pemerintah.Mengenai Tim Independen, Mulia menyebut pembentukannya dilakukan oleh Gubernur, tugasnya memantau dan mengevaluasi kinerja TPL termasuk menetapkan pembagian dana CD kepada delapan kabupaten sekaligus mengawasinya.

Tentang isu penebangan kemenyan (haminjon), Juanda Panjaitan menegaskan sebenarnya TPL belum beroperasi di kecamatan Pollung (Humbang Hasundutan) dan baru beroperasi di Harian Boho (Samosir). Ke depan, TPL akan menanami kawasan penyangga (buffer zone) di dalam konsesi TPL dengan haminjon yang kelak dapat dipanen hasilnya oleh masyarakat sekitar. TPL juga giat mendorong “haminjonisasi” tanahtanah Negara dan masyarakat di luar konsesi TPL. “Kami sedang sosialisasikan dan Balai Penelitian Kebutanan Aeknauli sudah menyatakan dukungan penuh,” katanya. (irm)